PERATURAN - PENGELOLAAN KEUANGAN

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah.
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/ Daerah.
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK/06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
19. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah.
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK/06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK/06/2007 tentang Bagan Akun Standar.
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2007 tentang Pedoman dan Kodifikasi Barang
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK/05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Lapora Keuangan Daerah.
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tatatacara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan Penyampaiannya.
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK/05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara.
30. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri SE.900/316/BAKD tahun 2007 Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
31. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri SE.900/079/BAKD tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
32. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 050/2020/SJS tanggal 11 Agustus 2005 tentang Penyusunan Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
33. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas/ Menteri Dalam Negeri 008/M.PPN/01/ 2007/ 050/ 264A/ SJ tentang Pedoman Pelaksanaan Musrenbang.
34. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 01/PB/2005 tentang Pedoman Jurnal Standar dan Posting Rules pada Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat.