Thursday, January 20, 2011

ANALISIS RASIO

Analisa rasio menggambarkan suatu hubungan atau pertimbngan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain.

RASIO PENGUKUR LIKUIDITAS

1. Current Ratio


Current Ratio = Aktiva Lancar
                         Hutang Lancar

Ratio ini menunjukan tingkat keamanan (margin of safety) atas kreditur jangka pendek; atau menunjukan kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-hutang.

2. Acid Test Ratio

Quick Ratio = Aktiva Lancar – Persediaan
                       Hutang Lancar

Ratio ini dapat menunjukan kemampuan perusahaan untuk memenuhi hutang-hutangnya tanpa memperhitungkan persediaan. Karena persediaan dianggap membutuhkan waktu yang relatif lama untuk direalisasikan menjadi uang.

3. Turn Over Receivable

Perputaran Piutang =
Total Penjualan Kredit

Piutang Rata-rata

Semakin tinggi ratio turn over menunjukan modal kerja yang tertanam dalam piutang rendah, sehingga keuntungan bagi perusahaan. Sedangkan untuk mengetahui berapa hari piutang tersebut rata-rata tidak dapat ditagih (days of receivable )

Days of Receivable =    Piutang Rata-rata x 360               atau                         360         
                                           Penjualan Kredit                                       Perputaran Piutang

4. Perputaran Persediaan

Dapat menunjukan berapa kali terjadinya penggantian persediaan dalam satu tahun serta tersimpannya persediaan tersebut di dalam gudang.Pada perusahaan manufaktur terdapat tiga macam persediaan, yaitu:

RAW MATERIAL TURNOVER ( Barang mentah ) =
Cost of raw material used
 Average raw material inventory

GOODS IN PROCESS TURNOVER (Barang dalam proses) =    
Cost of good manufacturred
Average work in process inventory

 
FINISHED GOODS TURNOVER  (Barang jadi )
            Cost of goods sold             
Average finished goods inventory

RASIO PENGUKURAN SOLVABILITAS

 1. Rasio Modal dengan Total Asset

 Menunjukan beberapa besarnya modal sendiri yang tertanam dalam aktiva serta margin of  protection atau tingkat keamanan yang dimiliki oleh kreditur.

Rumus:      Modal Sendiri 
                 Total Asset

2. Rasio Modal dengan Aktiva Tetap

Menunjukan seberapa besar aktiva tetap tersebut dibiayai dari modal sendiri. Semakin besar modal sendiri (Owner’s equity ) lebih menguntungkan bagi perusahaan, karena sudah sewajarnya kalau aktiva tetap dibiayai dari modal sendiri.

Rumus:    Modal Sendiri 
               Aktiva Tetap

3. Rasio Aktiva Tetap dengan Hutang Jangka Panjang

Merupakan ratio untuk mengetahui tentang tingkat keamanan yang dimiliki oleh kreditur jangka panjang atau untuk mengukur seberapa besar hutang jangka panjang tersebut dijamin dengan aktiva tetap yang dimilki perusahaan.

Rumus:              Aktiva Tetap      
                Hutang Jangka Panjang

 RATIO PENGUKUR RETABILITAS
 1. Ratio Operating Income dengan Operating Assets

 Operting income              atau                    Laba usaha        
Operating Asset                                          Aktiva usaha

Apabila ratio ini rendah menunjukan adanya beberapa kemungkinan:
  • Adanya over investment dalam aktiva yang digunakan dalam rangka memperoleh penjualan
  • Mencerminkan rendahnya volume penjualan jika dibandingkan dengan biaya yang diperlukan
  • Adanya inefisiensi pada perusahaan
  • Adanya kegiatan perusahaan yang menurun.

2. Gross  Margin Ratio 

Rumus:     Laba kotor
                Penjualan

3. Operating  Margin Ratio 


Rumus:     Laba usaha
                Penjualan

4. Rasio Rentabilitas Modal Sendiri


Rumus:     Earning after tax
                Modal sendiri
 

Monday, January 10, 2011

BADAN LAYANAN UMUM

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) adalah sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 69 ayat (7) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. PP tersebut bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik oleh Pemerintah, karena sebelumnya tidak ada pengaturan yang spesifik mengenai unit pemerintahan yang melakukan pelayanan kepada masyarakat yang pada saat itu bentuk dan modelnya beraneka macam. Jenis BLU disini antara lain rumah sakit, lembaga pendidikan, pelayanan lisensi, penyiaran, dan lain-lain.

BLU adalah Instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Kriteria BLU
1. Bukan kekayaan negara/daerah yang dipisahkan, sebagai satuan kerja instansi pemerintah
2. Dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan produktivitas ala korporasi
3. Berperan sebagai agen dari menteri/pimpinan lembaga induknya:
a. Kedua belah pihak menandatangani kontrak kinerja,
b. Menteri/pimpinan lembaga bertanggungjawab atas kebijakan layanan yang hendak dihasilkan,
c. BLU bertanggungjawab untuk menyajikan layanan yang diminta.

Pengelola Keuangan BLU
PK BLU merupakan Pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Menjalankan praktik bisnis yang sehat dengan proses penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.

Institusi yang dapat menerapkan PK BLU:
1. Instansi yang langsung memberikan layanan kepada masyarakat (organic view)
2. Memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif

Mengapa BLU dipilih?
Di lingkungan pemerintahan di Indonesia, terdapat banyak satuan kegiatan yang berpotensi untuk dikelola secara lebih efisien dan efektif melalui pola BLU. Ada yang mendapatkan imbalan dari masyarakat dalam proporsi yang signifikan terkait dengan pelayanan yang diberikan, dan ada pula yang bergantung sebagian besar pada dana APBN/APBD. Satuan kerja yang memperoleh pendapatan dari layanannya dalam porsi signifikan, dapat diberikan keleluasaan dalam mengelola sumber daya untuk meningkatkan pelayanan yang diberikan.

Peluang ini secara khusus disediakan bagi satuan kerja pemerintah yang melaksanakan tugas operasional pelayanan publik. Hal ini merupakan upaya peng-agenan aktivitas yang tidak harus dilakukan oleh lembaga birokrasi murni, tetapi oleh instansi pemerintah dengan pengelolaan ala bisnis, sehingga pemberian layanan kepada masyarakat menjadi lebih efisien dan efektif.

Mengapa kita memerlukan BLU?
1. Dapat dilakukan peningkatan pelayanan instansi pemerintah kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
2. Instansi pemerintah dapat memperoleh fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat;
3. Dapat dilakukan pengamanan atas aset negara yang dikelola oleh instansi terkait.

Persyaratan instansi pemerintah untuk menerapkan PK BLU:

Persyaratan Substantif
Instansi pemerintah yang menyelenggarakan layanan umum, berupa:
1. Penyediaan barang dan/atau jasa
Pelayanan bidang kesehatan, penyelenggaraan pendidikan, serta pelayanan jasa penelitian dan pengujian
2. Pengelolaan dana khusus
Pengelola dana bergulir untuk usaha kecil dan menengah, pengelola penerusan pinjaman, dan pengelola tabungan perumahan
3. Pengelolaan kawasan atau wilayah secara otonom
Otorita dan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu /Kapet

Persyaratan Teknis
1. Kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLU sebagaimana direkomendasikan oleh menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya;
2. Kinerja keuangan satker yang bersangkutan sehat sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan BLU.

Persyaratan Administratif
1. Pernyataan Kesanggupan untuk Meningkatkan Kinerja
2. Pola Tata Kelola
3. Rencana Strategis Bisnis
4. Laporan Keuangan Pokok
5. Standar Pelayanan Minimal (SPM)
6. Laporan Audit Terakhir atau Pernyataan Bersedia untuk Diaudit

Dokumen Persyaratan Administratif

1. Pernyataan Kesanggupan untuk Meningkatkan Kinerja

Satker membuat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat yang dibuat oleh pimpinan instansi yang mengajukan usulan menjadi BLU dan diketahui oleh menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD.

Contoh Format http://pkblu.perbendaharaan.go.id/pmk_07_2006_kesanggupan_kinerja.pdf

2. Pola Tata Kelola

Merupakan seperangkat aturan internal yang menetapkan organisasi dan tata laksana, akuntabilitas, serta transparansi.

a. Organisasi dan Tata Laksana
- Struktur Organisasi Struktur organisasi disusun oleh satker yang akan menerapkan PK BLU dengan ketentuan sebagai berikut:
1) Memperhatikan kebutuhan organisasi;
2) Merupakan sarana dalam mewujudkan visi, misi, dan strategi organisasi;
3) Menggambarkan posisi jabatan dan hubungan wewenang/tanggung jawab antarjabatan dalam pelaksanaan tugasnya;
4) Menggambarkan pengelompokan fungsi yang logis;
5) Memenuhi prinsip efektivitas biaya (cost effectiveness);
6) Memenuhi unsur pendayagunaan SDM.
- Prosedur Kerja
Menggambarkan alur/proses pelayanan/kegiatan yang diberikan oleh satker dari awal hingga akhir, berupa flowchart dan narasinya.

b. Akuntabilitas
Mencakup pertanggungjawaban dalam pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya, dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Terdiri dari:
- Akuntabilitas Program
Merupakan uraian mengenai program satker dalam melaksanakan seluruh kebijakannya sesuai dengan core business, disertai dengan seperangkat indikator kinerja non keuangan.
- Akuntabilitas Kegiatan
Merupakan uraian kegiatan satker yang akan dilaksanakan sebagai wujud pelaksanaan program yang telah ditetapkan, disertai dengan seperangkat indikator kinerja non keuangan.
- Akuntabilitas Keuangan
Merupakan uraian pola pertanggungjawaban satker dalam pengelolaan sumber daya keuangan dalam rangka pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan.

c. Transparansi
Satker mengungkapkan penerapan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi dengan tujuan informasi tersebut dapat secara langsung diterima oleh yang membutuhkan. Menyajikan:
- Kejelasan tugas dan wewenang
Berupa pemberian informasi atas tugas dan kewenangan dari masing-masing Pejabat Pengelola BLU yang terdiri dari pimpinan, pejabat keuangan, dan pejabat teknis, Pegawai BLU, serta Dewan Pengawas.
- Ketersediaan informasi kepada publik
Pengungkapan atas ketersediaan informasi bagi publik.

Rencana Strategis Bisnis
Mencakup :
1. Visi
Suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan.

2. Misi
Sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.

3. Program Strategis
Program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai 5 tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin ada atau timbul.
Program strategis mencakup:
a. Program lima tahunan;
b. Kesesuaian antara visi, misi, program, kegiatan, dan pengukuran pencapaian kinerjanya;
c. Indikator kinerja lima tahunan, yang berupa indikator administratif, keuangan, dan pelayanan.

4. Pengukuran Pencapaian Kinerja
Pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan apakah keluaran kegiatan tahun berjalan dapat tercapai, dengan disertai analisis atas faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja tahun berjalan.

Laporan Keuangan Pokok
Laporan Keuangan Pokok terdiri dari:
1. Laporan Realisasi Anggaran/Laporan Operasional Keuangan/Laporan Aktivitas
Laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola, serta menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode pelaporan yang terdiri dari unsur pendapatan dan belanja.
2. Neraca
Dokumen yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
3. Laporan Arus Kas
Dokumen yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, dan transaksi non-anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas selama periode tertentu. Untuk satker lama, LK yang disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), sehingga tidak diharuskan menyajikan Laporan Arus Kas. Laporan Arus Kas tersebut diharuskan bagi satker baru, dimana penyusunan LK-nya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dikeluarkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia.
4. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
Dokumen yang berisi penjelasan naratif dan rincian atas angka yang disajikan dalam ketiga laporan sebelumnya. Dalam CaLK ini juga disajikan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh satker dalam menyajikan laporan keuangannya.

Laporan Keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan SAP. Setelah satker menjadi BLU, LK harus disusun dan disajikan mengacu pada SAK yang diterbitkan asosiasi profesi akuntansi Indonesia atau standar akuntansi spesifik untuk bidang layanan BLU.
Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang hubungan antara pos-pos neraca, laporan aktivitas, dan laporan arus kas, serta mencerminkan konsistensi dalam penyusunan ketiga laporan tersebut.
Laporan Keuangan yang disajikan menggambarkan kesesuaian antara kinerja keuangan dengan indikator kinerja yang ada di Rencana Strategis Bisnis.

Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Ukuran pelayanan yang harus dipenuhi oleh satker yang menerapkan PK BLU yang ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pelayanan kepada masyarakat.

- Tujuan SPM
Memberikan standar pelayanan minimal yang seharusnya dipenuhi oleh pemerintah, antara lain:
a. Kualitas layanan
Meliputi teknis layanan, proses layanan, tatacara, dan waktu tunggu untuk mendapatkan layanan
b. Pemerataan dan kesetaraan layanan
c. Biaya serta kemudahan untuk mendapatkan layanan

- Kriteria SPM: SMART
Specific, yaitu fokus pada jenis layanan
Measurable, yaitu dapat diukur
Attainable, yaitu dapat dicapai
Reliable, yaitu relevan dan dapat diandalkan
Timely , yaitu tepat waktu

- SPM merupakan standar pelayanan tertinggi yang telah dicapai dalam bidang terkait
Penyajian SPM
a. Sederhana, realistis, mudah diukur, terbuka, terjangkau, dan dapat dipertanggungjawabkan;
b. Sesuai dengan perkembangan kebutuhan, prioritas, kemampuan keuangan, kelembagaan, dan personil satker;
c. Memuat pengembangan sistem informasi, pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan layanan yang menjamin pencapaian SPM sehingga dapat dipantau dan dievaluasi oleh pemerintah secara berkelanjutan;
d. Memuat keterkaitan dengan SPM bidang yang lain;
e. Memuat pengalaman empiris tentang cara penyediaan pelayanan dasar yang telah terbukti dapat menghasilkan mutu pelayanan yang ingin dicapai;
f. Memuat rencana pencapaian SPM termasuk target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan peraturan yang ada;
g. Menetapkan jenis pelayanan dasar, indikator SPM, dan batas waktu pencapaian SPM;
h. Ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan Lembaga.

Laporan Audit Terakhir atau Pernyataan Bersedia untuk Diaudit
Laporan Audit Terakhir :
Adalah laporan auditor tahun terakhir sebelum satker yang bersangkutan diusulkan untuk menerapkan PK BLU. Dalam Laporan Audit Terakhir dicantumkan opini audit yang diberikan oleh auditor dan tahun audit dilakukan.

Pernyataan Bersedia untuk Diaudit :
Jika satker calon BLU belum pernah diaudit, maka satker bersangkutan harus membuat Pernyataan Bersedia untuk Diaudit. Pernyataan tersebut harus ditandatangani oleh pimpinan satker dan Menteri/Pimpinan Lembaga, sesuai dengan format yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, yaitu PMK Nomor 07/PMK.02/2006 tentang Persyaratan Administratif dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLU.

Siapa, Apa, Dimana, Kapan, dan Mengapa BLU?
1. Siapa
Satker pemerintah operasional yang melayani publik (seperti layanan kesehatan, pendidikan, pengelolaan kawasan, pengelolaan dana bergulir untuk usaha kecil dan menengah, lisensi, dll.) untuk membedakannya dari fungsi pemerintah sebagai regulator dan penentu kebijakan.
Satker BLU (dapat berasal dari berbagai jenjang eselon atau non eselon) merupakan pengagenan (agentification) aktifitas (kegiatan) yang tidak harus dilakukan oleh lembaga birokrasi murni, tetapi diselenggarakan oleh instansi yang dikelola ala bisnis (bisnis like) sehingga pemberian layanan kepada masyarakat menjadi lebih efisien dan efektif.

2. Apa
BLU adalah Satker yang menerima fleksibilitas pengelolaan keuangan sebagai format baru dalam pengelolaan APBN/APBD.
BLU adalah wadah baru bagi pembaharuan manajemen keuangan sektor publik, demi meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
Keberadaan BLU, harus diseleksi dengan tata kelola khusus, dimana menteri/pimpinan lembaga/satuan kerja dinas terkait membina aspek teknis BLU, sementara Menteri Keuangan/PPKD berfungsi sebagai pembina di bidang pengelolaan keuangan.

3. Dimana
Kedudukan BLU adalah tetap berada dibawah kementerian negara/ lembaganya/ SKPD, dan tidak terpisah dari instansi induknya.
Oleh karena itu seluruh pendapatan yang diperolehnya dari non APBN/APBD dilaporkan dan dikonsolidasikan dalam pertanggungjawaban APBN/APBD. Demikian pula dengan seluruh belanja BLUnya.

4. Kapan
Satker BLU yang memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif diusulkan oleh menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD kepada Menteri Keuangan/ gubernur/ bupati/ walikota.
Penetapan Menteri Keuangan/ gubernur/ bupati/ walikota satker diberikan berupa pemberian status secara penuh dan secara bertahap.
Status BLU bertahap berlaku paling lama 3 tahun.
Penerapan PK BLU berakhir apabila:
a. dicabut oleh Menteri Keuangan/gubernur/ bupati/ walikota sesuai kewenangannya.
b. dicabut oleh Menteri Keuangan/gubernur/ bupati/ walikota berdasarkan usul dari menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD, sesuai kewenangannya.
c. berubah statusnya menjadi badan hukum dengan kekayaan yang dipisahkan.

5. Mengapa
Untuk mempromosikan peningkatan layanan publik melalui fleksibilitas pengelolaan keuangan BLU, yang dikelola secara professional dengan menonjolkan produktifitas, efisiensi, dan efektifitas.
BLU wajib menghitung harga pokok dari layanannya dengan kualitas dan kuantitas yang distandarkan oleh menteri teknis Pembina (melalui penetapan Standar Pelayanan Minimal dari BLU terkait)

Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran/Penerimaan pada Satker BLU

a. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada satker instansi pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU) harus dijabat oleh Pegawai Negeri, karena:

1. Pengelola penerimaan dan pengeluaran negara dalam DIPA BLU yang dilakukan oleh KPA merupakan lingkup keuangan negara yang menjadi domain pemerintah, sehingga harus dilaksanakan oleh Pegawai Negeri;
2. Pegawai non PNS yang diangkat sebagai tenaga profesional pada BLU (Pasal 33 PP No. 23 Tahun 2005) adalah dalam rangka mengelola bisnis BLU dan bukan mengelola DIPA BLU karena pengangkatan tersebut lebih ditujukan untuk meningkatkan kinerja BLU sesuai dengan kompetensi dan profesionalitasnya;
3. Pasal 35 UU No. 17 Tahun 2003 menyatakan bahwa "Setiap Pejabat Negara dan Pegawai Negeri bukan Bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan Negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud".


b. Bendahara Penerimaan/Pengeluaran sesuai dengan persyaratan pengangkatannya dijabat oleh PNS.

Pola Penganggaran Satker Badan Layanan Umum (BLU)

Pola penganggaran satker BLU tunduk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yaitu :

1. BLU menyusun rencana strategis bisnis lima tahunan dengan mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga (Renstra-KL);
2. BLU menyusun RBA tahunan dengan mengacu kepada rencana strategis bisnis satker BLU;
3. RBA sebagaimana dimaksud pada huruf (b) disusun berdasarkan basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya;
4. RBA BLU disusun berdasarkan kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, dan APBN;
5. BLU mengajukan RBA kepada Menteri/Pimpinan Lembaga untuk dibahas sebagai bagian dari RKA-KL satker BLU;
6. RBA dimaksud disertai dengan usulan standar pelayanan minimum dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan;
7. RBA BLU yang telah disetujui oleh Menteri/Pimpinan Lembaga diajukan kepada Menteri Keuangan cq Direktorat Jenderal Anggaran sebagai bagian RKA-KL satker BLU;
8. Menteri Keuangan, sesuai dengan kewenangannya, mengkaji kembali standar biaya dan anggaran BLU dalam rangka pemrosesan RKA-KL sebagai bagian dari mekanisme pengajuan dan penetapan APBN;
9. RBA BLU digunakan sebagai acuan dalam menyusun dokumen pelaksanaan anggaran BLU (DIPA BLU) untuk diajukan kepada Menteri Keuangan sesuai dengan kewenangannya;
10. Menteri Keuangan, sesuai dengan kewenangannya, mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran BLU (DIPA BLU) paling lambat tanggal 31 Desember menjelang awal tahun anggaran;
11. DIPA BLU yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan, sesuai dengan kewenangannya, menjadi dasar bagi penarikan dana yang bersumber dari APBN oleh BLU.

Saturday, December 25, 2010

Fraud Triangle and Elementary Fraud Types

The Fraud Triangle

The fraud triangle mendefinisikan tiga elemen hadir dalam setiap situasi penipuan. Ketiga unsur harus hadir untuk penipuan terjadi, jika satu elemen dihilangkan, penipuan itu tidak akan dilakukan atau akan dicegah dengan pengendalian internal organisasi.

1. Motive
Motif menggambarkan kebutuhan dana mengemudi atau sebaliknya, alasan seseorang perlu untuk melakukan kejahatan. Kadang-kadang disebut sebagai tekanan, unsur ini biasanya the driving needs untuk mendapatkan pendapatan tambahan untuk berbagai tujuan. Ketika penipuan ditemukan, pelaku dapat menggambarkan alasan dia perlu mencuri, dan analisis forensik dapat mengungkapkan dimana keuntungan haram itu dikeluarkan. Kas, tentu saja, dapat digunakan untuk berbagai keperluan, beberapa, inheren terlarang lain tidak. Dalam hal apapun, bahkan perilaku yang tidak inheren ilegal (misalnya, perjudian di kasino “a”) dapat menciptakan tekanan yang dapat menyebabkan orang lain patuh hukum agar melakukan penipuan.
Penipuan biasanya mulai keluar kecil dan tumbuh dari waktu ke waktu. Demikian juga motif bahwa orang harus mencuri sering juga akan tumbuh dari waktu ke waktu sebagai masalah mereka memburuk atau mereka mulai mengubah pandangan mereka pembelian lebih rumit.

Lifestyle Needs.

Sering disalahgunakan dana digunakan untuk membeli barang dan jasa yang lain akan keluar dari jangkauan pelaku. Banyak kali pembelian ini didukung oleh kebutuhan mengemudi harus dilihat sebagai sukses; dari waktu ke waktu pelaku akan perlu untuk terus melakukan pembelian rumit untuk memperkuat ilusi itu. barang dan jasa tersebut dapat meliputi:
• Mahal restoran makanan, pakaian, perhiasan, tinggal di luar cara yang sah
• Real estate, rumah liburan
• Perjalanan, perjalanan, liburan
• Perbaikan rumah
• Kapal dan kendaraan rekreasi lainnya
Banyak dari pembelian ini akan terlihat kepada manajer pemilik bisnis, orang lain dalam organisasi, teman, dan tetangga. Pembelian jelas lebih dari tingkat pendapatan yang sah adalah bendera merah yang kuat dari penipuan.

Illicit Activities

Banyak penipuan pelaku menyatakan bahwa tekanan dalam situasi mereka diciptakan oleh partisipasi dalam kegiatan terlarang, sering kegiatan ini dianggap adiktif.
• Obat, Sering ini termasuk kecanduan.
• Judi. Sementara perjudian sekarang hukum di banyak daerah, perlu dipertimbangkan hiburan, dan penjudi harus bertaruh dalam berarti mereka. Ketika orang mengembangkan kebiasaan judi, mereka dapat didorong untuk mencari dana lain untuk mendukung kegiatan mereka.
• Restitusi. Penipuan pelaku, ketika ditemukan, sering masuk ke dalam suatu susunan restitusi dengan korban; pelaku dapat mencuri dari majikan saat mereka untuk membayar kembali korban sebelum

Life Pressures.

Seringkali pelaku penipuan menjelaskan bahwa mereka membutuhkan dana tambahan hanya karena biaya hidup normal pengeluaran melebihi penghasilan resmi mereka.
• Seorang kerabat dekat menjadi sakit, dan biaya pengobatan menumpuk.
• Home pemanas, gas, dan komoditas lain yang diperlukan menjadi lebih mahal.
• hutang kartu kredit menjadi tidak terkendali. (Catatan, bagaimanapun, bahwa isu-isu gaya hidup sering akan memberikan kontribusi untuk ini.)
• biaya pendidikan bagi anak-anak dapat meningkat.
• Pelaku berpartisipasi dalam organisasi yang sah lainnya, badan amal, atau kelompok gereja yang membutuhkan dana untuk mencapai tujuan (yaitu, "Robin Hood" pelaku).
Banyak motif untuk penipuan melibatkan pembelian dan pengeluaran yang tidak dapat dipulihkan kembali oleh korban jika dan ketika penipuan ditemukan. Perjalanan dan makanan yang dikonsumsi, kendaraan terdepresiasi, dan pembelian real estat sering yang melebihi nilai pasar yang berlaku. Tahun 2004 Certified Penipuan Penguji '"Laporan bagi Bangsa dan Negara" melaporkan bahwa korban penipuan melihat tingkat recovery 20 persen median, dan dalam 40 persen dari kasus, memulihkan apa-apa.

Elements

Sulit bagi organisasi untuk mengelola motif untuk penipuan sebagai tekanan banyak bahwa karyawan wajah eksternal. Organisasi bisa, bagaimanapun, memberikan konseling program untuk karyawan di bawah tekanan sebelum alternatif hanya mereka akan melibatkan berpaling ke penipuan.
Organisasi dapat mencoba untuk mengevaluasi calon motif potensi penipuan melalui pencarian catatan publik, yang mengungkapkan barang-barang seperti pendaftaran kendaraan, kikiran properti dan hipotek, dan hak gadai pajak. Memperoleh laporan kredit penuh untuk karyawan potensial, namun, umumnya terbatas tanpa persetujuan calon; organisasi disarankan untuk mencari nasihat hukum yang kompeten untuk bimbingan pada pencarian latar belakang karyawan.

2. Rationalization

Penipuan pelaku menggambarkan tindakan mereka sebagai sesuatu selain melakukan kejahatan atau mengambil keuntungan yang tidak adil dari perusahaan atau orang lain. Mereka datang untuk berdamai dengan tindakan mereka dan mengatasi kekhawatiran mereka melanggar hukum. Penipuan pelaku merasionalisasi tindakan mereka. Rasionalisasi inilah yang memungkinkan mereka untuk melakukan kegiatan penipuan mereka.
Unsur rasionalisasi menjelaskan mengapa penipuan tidak terjadi dalam setiap situasi di mana ada kelemahan kontrol dan orang dengan kebutuhan dana: Orang percaya akan salah untuk mengambil keuntungan dari perusahaan atau orang yang akan dirugikan oleh penipuan. Pada dasarnya, orang akan melihat penipuan sebagai tindakan tidak sah dan tidak akan melakukan itu.
Penipuan biasanya mulai keluar kecil dan tumbuh dari waktu ke waktu. Banyak pelaku memulai dengan rasionalisasi sejumlah kecil penyalahgunaan, pada intinya, suatu jumlah yang mereka anggap tidak material. Mereka memasukkan lereng licin rasionalisasi. Karena setiap nilai progresif yang diambil berada di bawah payung penerimaan, mereka menjadi nyaman dengan tindakan penipuan yang lebih besar dan lebih sering.
Sebuah diskusi tentang rasionalisasi sering dikutip berikut.

Not a Crime
• Perusahaan ini memiliki begitu banyak uang-mereka tidak akan kehilangan itu.
• Ini tidak benar-benar mencuri-ini adalah jumlah kecil.
• "Ini seperti mengambil keluar sen tabung di 7-Eleven, kecuali kita bahkan tidak mengambil satu sen keseluruhan, hanya bagian dari satu sen." Dari film Perkantoran
• masalah Saya lebih besar daripada risiko tertangkap-ada tempat lain untuk berpaling.
• Setiap orang yang saya tahu memiliki mobil yang lebih bagus dan rumah lebih bagus. Aku pantas hal-hal juga.

Constructive Income
• Mereka berutang uang ini, saya bekerja keras dan tidak mendapat kenaikan gaji.
• Aku hanya memperbaiki apa yang seharusnya terjadi pula.
• Ini bukan penipuan-aku akan meletakkan uang kembali ketika hal berbalik.

Vendetta/Dendam
• Perusahaan pantas untuk kehilangan uang; semua orang membenci bekerja di sana.
• Aku bukan pahlawan kriminal-aku seorang.
• ini tidak dapat tidak sesuai, saya yakin bos saya akan melakukan sesuatu seperti ini.
Unsur rasionalisasi juga menjelaskan mengapa sebuah organisasi tidak harus mempertimbangkan penipuan kecil untuk material. Bahkan dalam suatu penipuan kecil, pelaku telah merasionalisasi tindakan mereka sebagai sesuatu selain kejahatan. Akan lebih mudah bagi mereka untuk memperluas kegiatan mereka jika kesempatan masa depan disajikan sendiri. Bahkan penipuan kecil menunjukkan pola pikir yang tidak sehat bagi kesuksesan organisasi.
Rasionalisasi dikelola paling efektif melalui suatu lingkungan pengendalian yang tepat. Karyawan harus menerima penguatan yang konsisten tentang apa yang dianggap melakukan yang sesuai, baik melalui kebijakan tertulis dan perilaku manajemen yang tepat.
Manajemen harus menyadari semangat organisasi-jika semangat ini suram, jika karyawan benar-benar membenci pekerjaan mereka dan membenci perusahaan, jauh lebih mudah untuk membenarkan tindakan penipuan. Mencegah rasionalisasi sangat terkait dengan kebijakan sumber daya manusia dan prosedur untuk menilai kepuasan karyawan dan membantu mengembangkan budaya yang kuat.

3. Opportunity

Peluang menggambarkan kondisi yang memungkinkan penipuan terjadi. Biasanya ini adalah kelemahan dalam struktur pengendalian internal yang memungkinkan aset yang akan dikonversikan dan bertindak yang tersembunyi. Kelemahan ini biasanya berasal dari aktivitas kontrol dirancang dengan buruk, buruk ditegakkan aktivitas pengendalian, atau kombinasi keduanya.
Penipuan biasanya mulai keluar kecil dan tumbuh dari waktu ke waktu. Seringkali pelaku menguji pengendalian internal sebuah organisasi untuk kelemahan dengan transaksi yang lebih kecil. Jika ditemukan, transaksi bisa dijelaskan sebagai kesalahan. Jika tidak ditemukan, bagaimanapun, pelaku telah menemukan kelemahan kontrol yang menyediakan akses ke dana dan metode penyembunyian yang tampaknya telah berhasil. Kecuali ada perubahan dalam struktur kontrol untuk menghilangkan kelemahan, pelaku dapat terus memanfaatkan kelemahan untuk mendapatkan tambahan tanpa deteksi. Juga, sebagai pelaku penipuan terus menguji struktur pengendalian internal, mereka mungkin menemukan cara-cara tambahan untuk mengambil dana tambahan.
Banyak kegagalan pengendalian internal memberikan pelaku potensial dengan kesempatan untuk melakukan penipuan-pada intinya, untuk menghapus dana dari organisasi dan menyembunyikan tindakan tersebut. Penipuan pelaku sangat kreatif dalam mengidentifikasi cara untuk mengalahkan pengendalian internal dan dalam menemukan cara untuk menyembunyikan tindakan. kelemahan kontrol Kritis ada di mana tugas tidak kompatibel tidak tepat terpisah, misalnya:

• Seorang karyawan yang menangani pembayaran tunai dan dapat menghapuskan piutang memiliki kemampuan untuk mencuri dan menyembunyikan pembayaran pencurian dengan menulis dari jumlah piutang.
• Seorang karyawan yang menangani pembayaran tunai dan dapat menerapkan pembayaran terhadap account pelanggan (tapi tidak harus dihapuskan pembayaran) memiliki kemampuan untuk mencuri pembayaran dan menyembunyikan pencurian untuk waktu yang singkat oleh pengasah pembayaran lain untuk menutupi piutang tersebut.
Kelemahan kontrol internal kritis dapat eksis dalam suatu organisasi tanpa harus dieksploitasi untuk penipuan, kelemahan kontrol hanya sebuah kesempatan untuk melakukannya. Kesempatan mungkin tidak dieksploitasi karena:
• Seorang pelaku penipuan potensi tidak menyadari bahwa itu adalah kesempatan bagi penipuan (kurangnya pengakuan kesempatan).
• Orang yang dengan pengetahuan dari kelemahan kontrol tidak menganggap hal itu tepat untuk mencuri dari organisasi (kurangnya rasionalisasi).
• Orang yang dengan pengetahuan dari kelemahan kontrol tidak memiliki kebutuhan mengemudi dana (kurangnya motif).
Dari ketiga unsur tersebut, penghapusan kesempatan umumnya memberikan rute yang paling dapat ditindaklanjuti untuk pencegahan penipuan. Sementara organisasi masih harus memperhatikan motif dan rasionalisasi, peluang bisa dikurangi melalui pengembangan dan penegakan yang konsisten dari suatu sistem yang tepat pengendalian internal.

THE FRAUD TRIANGLE AND FINANCIAL REPORTING FRAUD

Aset penipuan biasanya menghasilkan pelaku-hadiah langsung langsung menerima kas atau aktiva berharga lainnya dari organisasi. Untuk penipuan pelaporan keuangan, hadiah biasanya tidak langsung-pelaku menerima bonus atau kenaikan gaji untuk kinerja keuangan atau mengukur pencapaian. Untuk mencerminkan sifat tidak langsung hadiah, diskusi penipuan segitiga yang terkait dengan penipuan pelaporan keuangan menggunakan istilah sedikit berbeda, istilah ini digunakan oleh AICPA dalam diskusi nya SAS 99.


1. Incentive or Pressure

Karena hasil manipulasi dalam hadiah langsung, motif untuk salah mengutarakan laporan keuangan disebut sebagai insentif atau tekanan: Karyawan memiliki insentif untuk mendistorsi hasil keuangan yang sebenarnya.
Organisasi harus berhati-hati ketika menentukan program kompensasi mereka untuk tidak menentukan imbalan besar untuk sebuah target atau rintangan, karena hal ini bisa menjadi insentif atau tekanan untuk merusak keuangan.
Bagi perusahaan publik, aturan baru membutuhkan disgorgement dari setiap pendapatan yang diperoleh melalui manipulasi laporan keuangan, pada dasarnya, ini menghilangkan hadiah untuk kegiatan tersebut.

2. Attitude

Pikiran-set orang yang terlibat dalam manipulasi laporan keuangan disebut sebagai sikap. Selain itu, istilah ini menggambarkan sikap individu untuk pelaporan keuangan yang akurat. Manipulasi laporan keuangan dapat dicapai melalui banyak teknik, termasuk penilaian manajemen:
• Beda waktu, pendapatan percepatan, atau pengakuan beban menunda
• Perubahan perkiraan atau cadangan
• disengaja kesalahan penggunaan prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP)
• Melakukan transaksi hanya untuk mengelola GAAP Manajemen aplikasi penilaian harus didasarkan pada sikap bahwa laporan keuangan yang akurat adalah kunci bagi keberhasilan organisasi.

3. Opportunity

Kesempatan untuk mengubah laporan keuangan masih disebut sebagai peluang. hasil penipuan Assetrelated dalam penghapusan langsung aset; penipuan pelaporan keuangan dilakukan dengan memanipulasi sistem akuntansi untuk mencapai hasil tertentu. Dalam kasus penipuan laporan keuangan, manajemen tidak perlu menyembunyikan penghilangan aset, hanya perlu mencegah penemuan bahwa keuangan tidak benar. Hal ini dapat dicapai dalam berbagai cara.
• Manajemen memiliki kesempatan untuk langsung atau memaksa karyawan bawahan untuk membuat entri atas laporan keuangan.
• seringkali tidak nyaman menantang penilaian manajemen.
• Manajemen dapat membuat ketidaknyamanan ini lebih jelas dengan sengaja mempekerjakan kurang dari karyawan yang memenuhi syarat.
• Manajemen dapat mengontrol komunikasi isu antar unit operasi.
Banyak fitur dari Sarbanes-Oxley Act didesain untuk mengungkap potensi manipulasi laporan keuangan. Bahkan dengan pengamanan baru, akan tetapi, kontrol yang paling penting tetap perilaku manajemen yang sesuai.

TIGA JENIS KECURANGAN DASAR: DEFINISI

Bab ini mendefinisikan dan membahas tiga jenis Kecurangan: Kecurangan duplikasi pembayaran, Kecurangan beberapa penerima, dan shell fraud.

1. Kecurangan Penggandaan Pembayaran

Seperti namanya, Kecurangan duplikat pembayaran melibatkan isu dari dua atau lebih cek identik untuk membayar utang yang sama. Satu berfungsi untuk membayar kreditur, sementara yang lain adalah pulih dan dicairkan oleh pelaku. Biasanya kecurangan terjadi ketika seorang karyawan dari suatu entitas, dengan maksud kriminal, memulai dokumentasi yang diperlukan untuk menyebabkan pembayaran tambahan yang akan dibuat ke vendor atau kontraktor untuk memenuhi hutang. Karyawan tersebut dapat bertindak sendiri atau kolusi dengan seorang karyawan dari vendor atau kontraktor.

2. Kecurangan Penerima Pembayaran Ganda

Kecurangan beberapa penerima pembayaran ganda serupa untuk menduplikasi pembayaran dengan kecurangan yang paling penting bedanya cek pembayaran tidak identik. Kecurangan ini melibatkan dua atau lebih pembayaran untuk vendor yang berbeda atau kontraktor untuk utang yang sama. Salah satu penerima pembayaran biasanya adalah salah satu yang benar-benar menyampaikan produk atau jasa. Yang lain adalah salah satu konspirator dalam kecurangan.
3. Shell Fraud

Kecurangan Shell melibatkan pembayaran untuk vendor atau kontraktor nyata atau fiktif dalam pembayaran utang untuk proyek-proyek yang diduga fiktif, materi, atau jasa. Semua dokumentasi yang mendasari adalah palsu. Ini mungkin tidak melibatkan konspirasi dengan kontraktor atau pemasok. Semua pembayaran uang dihasilkan dikantongi oleh pelaku.

KECURANGAN PENGGANDAAN PEMBAYARAN

Hampir setiap perusahaan telah memiliki pengalaman sengaja membayar faktur dua kali. Kadang-kadang saat pembayaran tertunda, vendor atau kontraktor mengirimkan faktur kedua, dan dibayar. Catatan: Perusahaan tidak boleh membayar vendor berdasarkan penerimaan pernyataan, mereka hanya membayar pada faktur. Ketika terjadi duplikasi pembayaran, mereka biasanya sangat polos dari semua pihak yang terlibat. Kebanyakan duplikasi pembayaran dikembalikan oleh penerima atau dikreditkan ke account entitas pembayar itu.
Namun, bila Kecurangan yang terlibat, seorang karyawan dari entitas pembayar biasanya memulai prosedur yang diperlukan untuk menyebabkan satu atau lebih cek yang akan dikeluarkan yang identik dengan cek yang sudah diterbitkan dalam pembayaran utang yang sah. Duplikat pembayaran dicegat atau dibeli oleh pelaku. Jika pengendalian internal entitas lemah, pelaku hanya mengambil cek dari surat keluar. Kadang-kadang pelaku akan telepon penerima dan menjelaskan bahwa duplikat cek itu sengaja dikirim dan bahwa dia akan menghargai jika itu akan dikembalikan. Kenyataan bahwa nama penerima pembayaran ditunjukkan pada cek tersebut biasanya tidak ada masalah bagi seorang pelaku. Misalnya, cek wajib pajak membuat keluar ke IRS sebenarnya dicuri dari mail IRS dan diubah untuk membaca IR Stevenson! Karyawan/pelaku dapat melakukan duplikasi pembayaran menggunakan salinan kedua faktur pemasok, yang mudah mendapatkan hanya dengan meminta untuk satu, atau hanya dengan fotokopi atau scan faktur asli. Mesin fotokopi dan scanner dapat digunakan untuk mereproduksi sejumlah salinan faktur dengan sedikit kesulitan. Pesanan pembelian, menerima dokumen, dan sejenisnya disiapkan untuk faktur dapat disalin untuk "dokumen" duplikasi pembayaran. Tanda tangan persetujuan dan inisial semua bisa dipalsukan. Internal kontrol mungkin atau mungkin tidak ada pencegahan.
Kadang-kadang seorang karyawan yang tidak jujur akan bersekongkol dengan seorang karyawan penjual, dalam hal konspirator akan memberikan faktur kedua, menyederhanakan penyusunan cek kedua dalam pembayaran, dan menjamin perolehan duplikat cek pembayaran. Jika perawatan karena diambil di perpetrating kecurangan duplikat pembayaran, pembayaran duplikat jarang terlihat, asalkan perpetrating karyawan tidak serakah atau ceroboh. Kecuali auditor internal atau penyelidik lainnya secara khusus mencari duplikat kecurangan pembayaran, kemungkinan bahwa hal itu akan terdeteksi. Setiap pembayaran adalah duplikat transaksi lengkap dan terpisah, dan masing-masing paket dokumentasi secara lengkap dan asli, tanpa cacat, dan biasanya pengujian audit tidak dirancang untuk mencari duplikasi pembayaran. Jika salah satu dari pembayaran yang dipilih untuk pemeriksaan baik yang asli atau salah satu dari duplikat praktek audit tradisional akan menemukan paket dokumentasi agar sempurna. Jika auditor berusaha untuk memverifikasi produk atau jasa yang terlibat, mereka akan menemukan jumlah ini dapat disampaikan tanpa pengecualian akan diambil. Kecuali mereka sengaja memilih kedua terjadi pada pembayaran untuk pengujian transaksi, sebuah peristiwa yang sangat tidak mungkin, transaksi tidak akan mungkin untuk menarik perhatian auditor tradisional. Selain itu, pengujian audit dilakukan untuk menemukan salah satu kecurangan SD lain yang dibahas dalam bab ini tidak akan menemukan kecurangan duplikat pembayaran.
Namun, jika penyidik telah memilih untuk mencari duplikat Kecurangan pembayaran, itu relatif mudah untuk menemukan. Penyidik mencari jumlah pembayaran dilakukan identik dengan penerima yang sama. scan mereka dalam jumlah pembayaran dapat dilakukan secara manual, untuk usaha kecil, visual menggunakan komputer, atau dengan menggunakan program pencarian otomatis, yang memanfaatkan perangkat lunak data mining untuk menampilkan jumlah pembayaran dilakukan identik dengan penerima pembayaran. Jika dokumen mengandung tanggal identik, item produk, dan karakteristik lain, auditor biasanya dapat menganggap mereka duplikat. Kebanyakan bisnis atau perusahaan yang menemukan duplikasi pembayaran secara otomatis berasumsi kesalahan. Namun, yang dapat berubah ketika pihak penerima pembayaran menegaskan bahwa hanya menerima satu kali pembayaran. Sebuah penerima pembayaran mengakui bahwa menerima dua pembayaran umumnya - tapi tidak selalu - menunjukkan bahwa pembayaran itu tidak curang. Beberapa vendor, mungkin salah satu karyawan mereka atau lebih, telah diketahui bersekongkol dalam jenis kecurangan.
Sebelum atau setelah menghubungi pihak penerima pembayaran, auditor yang mencurigai duplikat pembayaran juga dapat memverifikasi duplikat penerimaan (atau nonreceipt) barang atau jasa oleh konsultan mencatat informasi sistem seperti persediaan, pemeliharaan, atau rumah tangga catatan, dan sejenisnya, yang biasanya digunakan untuk mencatat penerimaan barang atau jasa. Inspeksi fisik dari barang atau jasa yang dibeli berguna jika ada kemungkinan untuk memeriksa kedua pembelian jelas. Jika ditemukan perbedaan apapun, mungkin dianjurkan untuk memperluas prosedur verifikasi. Kadang-kadang akal sehat saja akan mengatakan bahwa auditor tidak mungkin bahwa dua produk yang unik, seperti dua atap, telah diinstal pada jumlah 3 gudang selama periode waktu yang sama.
Sebuah nasihat untuk auditor adalah mungkin. Jika pelaku cerdas dan sadar metode penemuan Anda, mereka akan melakukan penyesuaian untuk menggagalkan pencarian Anda. Jika mereka membuat perubahan sekecil apapun dalam sebuah duplikat jumlah pembayaran sekecil satu sen dalam menerapkan potongan kas, misalnya komputer pencocokan jumlah pembayaran akan gagal. pencarian tidak akan menghasilkan $ 12,397.14 sebagai duplikat dari $ 12,397.13. Untuk komputer, mereka adalah dua nomor yang berbeda.

KECURANGAN PENERIMA PEMBAYARAN GANDA

Beberapa penerima pembayaran Kecurangan melibatkan dua atau lebih pembayaran kepada penerima pembayaran yang berbeda untuk item yang sama atau jasa. Salah satu pembayaran akan kepada kreditur yang sah; pembayaran lain merupakan kecurangan. kecurangan penerima pembayaran ganda relatif mudah dalam hal itu, seperti dalam rangkap kecurangan pembayaran, sebagian besar dokumentasi pendukung yang mendasari transaksi yang sah dapat diaktifkan untuk mendukung transaksi palsu dan akan berfungsi untuk memberikan transaksi palsu penampilan legitimasi. Dokumentasi pendukung untuk pembayaran palsu biasanya memanfaatkan otorisasi pembelian yang sama, pesanan pembelian, dan laporan menerima sebagai digunakan untuk transaksi yang sah. Kebanyakan akan memungkinkan transaksi palsu untuk lulus semua, tetapi yang paling sulit dari pemeriksaan termasuk konfirmasi dengan pihak pejabat yang meminta atau memesan. Para pelaku kecurangan penerima pembayaran ganda dapat bekerja sendirian. Sebuah nama vendor palsu dapat digunakan, dengan alamat kantor pos atau kotak dikontrol oleh pelaku untuk menerima semua pembayaran. Beberapa Kecurangan penerima pembayaran tidak terdeteksi jika karyawan bekerja dengan pelaku karyawan dari vendor yang ada. Dalam kasus, penipu dapat menggunakan faktur yang sah dan alamat-alamat email.
Kecurangan penerima pembayaran ganda tidak sulit untuk menemukan jika mencari tapi lebih sulit untuk mendeteksi dari Kecurangan pembayaran. Jika auditor tradisional secara kebetulan, memilih Kecurangan transaksi yang melibatkan beberapa penerima pembayaran untuk pemeriksaan, transaksi pasti akan lolos tes audit diambil tanpa pengecualian. Salah satu dari file duplikat pembayaran akan memiliki dukungan file yang akan sepenuhnya didokumentasikan auditor. Selain itu, prosedur audit yang dirancang untuk mendeteksi duplikat kecurangan pembayaran tidak akan mendeteksi adanya kecurangan beberapa penerima pembayaran karena tidak ada daftar vendor seorang pun akan memiliki lebih dari satu pembayaran, jadi pemindaian tidak akan mengungkapkan apapun. Jika pembayaran baik dibandingkan dengan produk atau jasa yang sedang dibayar, cenderung diperhatikan. Mungkin cara yang tercepat dan termudah, meskipun bukan paling pasti, untuk auditor mencari beberapa penerima pembayaran adalah:
a. Pilih pembayaran barang atau jasa untuk memverifikasi.
b. Kunjungi situs sehingga proyek, barang, atau jasa dapat diperiksa.

Di situs ini, Anda dapat memeriksa item pertanyaan dalam usaha untuk menentukan apakah kontraktor melakukan atau vendor atau ditandatangani item disampaikan dengan cara apapun. Banyak kontraktor menandai pekerjaan mereka, dan vendor biasanya menandai karton yang disampaikan. Jika Anda dapat menentukan siapa yang menyampaikan item dengan cara ini, dan dapat mencocokkannya dengan penerima pembayaran yang dipilih, tes ini selesai. Tentu saja, Anda mungkin cukup beruntung untuk memilih pembayaran yang telah dilakukan untuk melakukan kontraktor atau vendor yang sebenarnya, dan kehilangan pembayaran palsu.
Namun, jika tampak bahwa kontraktor atau vendor yang lain dari yang namanya muncul di voucher pembayaran item sebenarnya yang disampaikan, Anda mungkin menemukan bukti kecurangan beberapa penerima, di mana dua atau lebih kontraktor dibayar untuk satu layanan, produk, atau proyek. Temuan ini harus dipertimbangkan sebagai indikasi kecurangan, dan Anda harus mengecek. Untuk melakukannya, kita perlu kembali ke penyaluran atau mengontrak file dan berusaha untuk menemukan pembayaran dilakukan langsung ke kontraktor baru atau vendor diidentifikasi dengan nama proyek, barang, atau jasa diperiksa. Jika Anda dapat menemukan pembayaran dilakukan langsung ke kontraktor atau vendor disampaikan item sebenarnya dalam pertanyaan, Anda mungkin telah terbukti setidaknya satu contoh kecurangan beberapa penerima. Jika Anda tidak dapat menemukan vendor memberikan atau tandai kontraktor pada item yang diperiksa, pertanyaan harus dibuat dari orang-orang yang mungkin tahu siapa yang memasok produk atau jasa. Hal ini mungkin investigasi dengan percakapan, tetapi diterima jika menyelesaikan tujuan.
Misalnya, pekerjaan konstruksi, saat anda mengunjungi situs konstruksi, membahas proyek dengan karyawan yang telah mengamati pekerjaan ketika sedang dilakukan. Tentu saja, alur pertanyaan tidak perlu menyampaikan tujuan sesungguhnya. Anda dapat memulai percakapan dengan orang-orang di daerah tersebut, dan berkomentar polos, "Bagus. Apakah Anda tahu siapa yang melakukannya "Jika itu melibatkan pelayanan yang diberikan? Percakapan yang sama biasanya efektif jika orang yang berbicara dengan menyadari siapa kontraktor. Ada sebuah peringatan; kebijaksanaan sangat penting. Anda tidak perlu terus terang untuk membuatnya jelas bahwa kecurangan diduga. Berpikir seperti orang bijak tetapi berkomunikasi dalam bahasa rakyat.
Pertanyaan sering membawa nama kontraktor yang melakukan pekerjaan nyata, dengan ucapan seperti "Yeah, Perusahaan Charlie tahu apa yang mereka lakukan" Tidak juga berteknologi tinggi. Jika pemasok terlibat, Anda dapat mengunjungi tempat penyimpanan dan memeriksa kotak persediaan. Seringkali paket mengandung nama pemasok. Jika sumber nama sesuai dengan nama pada dokumen pembayaran yang diperiksa, Anda dapat mempertimbangkan item tersebut dan pindah ke yang lain. Jika pembayaran telah dilakukan untuk Delta Perusahaan, dan tampaknya Charlie Perusahaan dikirim barang, Anda mungkin harus mengindikasikan kecurangan yang harus diselesaikan. Jika kecurigaan kecurangan beberapa pembayaran cukup kuat, Anda harus memulai mencari penerima pembayaran lainnya, salah satu dari mereka akan menjadi vendor atau kontraktor yang benar-benar dikirim produk. Tergantung pada sistem informasi akuntansi dan digunakan, opsi verifikasi lain mungkin tersedia. Di mana beberapa pembayaran kemungkinan, cenderung menanggung kode akuntansi yang sama. Sebagai contoh, jika item yang dipilih untuk diperiksa dikenakan kode akuntansi 2100 (yang, mari kita asumsikan, adalah kode untuk pemeliharaan eksterior) scan kode akuntansi 2100 item mungkin membatasi transaksi yang harus ditinjau. Misalnya, Anda dapat mengambil dan menampilkan account semua transaksi untuk 2100 90 periode hari sekitar tanggal transaksi yang sedang diperiksa, atau mungkin jumlah transaksi mungkin tidak terlalu berlebihan untuk memindai semua dari mereka visual untuk kesamaan dalam jumlah, atau bahkan nama pemasok atau kontraktor. Tambahan pengujian untuk mendeteksi adanya kecurangan beberapa penerima tergantung pada keandalan sistem yang digunakan oleh korban mungkin. Dalam semua ujian Kecurangan proaktif, Anda harus cukup akrab dengan semua sistem nonaccounting informasi yang tersedia dan mengetahui bagaimana mereka dapat digunakan untuk mengungkapkan informasi bahwa tidak melakukan catatan akuntansi. Sebagai contoh, jika entitas yang diuji mempertahankan log pemeliharaan dilakukan pada bangunan pabrik atau mempertahankan rekor lukisan, yang banyak entitas, tinjauan dari catatan dapat mengungkapkan bahwa bangunan itu terlibat dicat dua kali dalam kurun waktu singkat. Sebuah review dari catatan-catatan dapat menunjukkan tingkat mencurigakan atau frekuensi pekerjaan yang dilakukan, yang dapat menyebabkan review pembayaran yang berlaku. Hal ini juga mungkin bahwa jika kontrak lukisan palsu itu sengaja dipilih, dengan memeriksa silang ke sistem informasi Anda mungkin menemukan bahwa lukisan itu pernah diposting ke rekor lukisan suatu kelalaian yang harus dipertanyakan. Mengapa tidak memindai pembayaran mendaftar untuk pembayaran identik dengan Kecurangan menemukan beberapa penerima? Jika atap gudang baru dipasang sebesar $ 75.000, tidak akan menghasilkan $ 75.000 deteksi jika pembayaran di-scan? Tidak jika pelaku setidaknya cukup pintar. Pertama, ingat bahwa tidak seperti duplikat Kecurangan pembayaran, nama penerima pembayaran akan berbeda, sehingga setiap scanning harus berkaitan dengan jumlah saja. Selanjutnya, tidak ada yang mencegah pelaku Kecurangan beberapa penerima dari variasi jumlah pembayaran. Salah satu pembayaran atap baru mungkin $ 75.000 dan yang lain bisa $ 71.500.

SHELL FRAUD

Shell Fraud mungkin namanya dari permainan karnaval tua tempat seniman sangat jelas objek di bawah salah satu dari tiga setengah kerang, masing-masing yang menyerupai setengah bola tenis. Mereka kemudian akan dengan cepat memindahkan kerang sekitar sedemikian rupa bahwa korban selalu yakin bahwa benda itu berada di bawah salah satu kerang dan selalu yakin tempat itu. Korban kemudian akan bertaruh sejumlah uang yang dia benar. Tentu saja, penipu yang ahli dalam membuat obyek hilang, sehingga tidak berdasarkan salah satu cangkang. Tidak peduli shell korban yang dipilih, akan salah satu. Kecurangan Shell disebut demikian karena, seperti objek di bawah kulit, item yang dibeli dan dibayar untuk itu tidak ada dan tidak pernah ada. Dasar untuk pembayaran Kecurangan shell adalah benar-benar fiktif. Jangan malu dengan kesalahan dan dengan demikian membuat mereka kejahatan.
Dalam melaksanakan shell fraud, pelaku conceives dari pembelian fiktif dan mempersiapkan dokumen dan catatan akuntansi, penempaan tanda tangan apa pun yang diperlukan untuk memperoleh barang atau jasa. Dokumen dapat mencakup permintaan, pesanan pembelian atau kontrak, dan menerima laporan, apa saja yang diperlukan untuk melengkapi file dokumen. Mereka semua palsu dan fiktif. Akhirnya, semua pelaku harus lakukan untuk memperoleh pembayaran adalah mengirimkan faktur palsu sederhana pada waktu yang tepat. Tergantung pada ukuran entitas dan pengendalian internal di tempat, pelaku dapat bekerja sendiri untuk mencapai shell fraud, terutama jika dia berada dalam posisi kunci. Namun, Kecurangan shell yang terbaik dicapai dengan menggunakan vendor yang sebenarnya atau kontraktor yang melayani dalam peran konspirasi. Pemerintah federal telah mengalami banyak kasus Kecurangan shell. Satu kasus yang telah disebutkan sebelumnya pada Bab 4 (Kasus 4.1). Melibatkan toko persediaan kantor pemerintah yang beroperasi di berbagai kota di seluruh negeri, untuk kenyamanan instansi pemerintah. Hal ini berguna untuk memperkuat beberapa fakta dari kasus ini untuk tujuan bab ini. manajer toko Supply diberi kewenangan untuk membeli berbagai item dari sumber-sumber komersial dalam jumlah grosir dan dijual kembali kepada pelanggan pemerintah secara ritel. Sebagaimana dicatat sebelumnya, lembaga pemerintah menerima surat dari pacar ditolak cintanya seorang manajer toko mengatakan praktik Kecurangan itu. Setelah audit dan investigasi awalnya menemukan bahwa, dalam satu toko, pialang grosir berbagai produk bersekongkol dengan manajer toko untuk membeli produk kantor pasokan tanpa niat untuk membebaskan mereka atau toko untuk menjualnya.
Semua yang diperlukan adalah untuk manajer toko untuk menyiapkan pesanan pembelian untuk membeli $ 5.000 senilai pena bola-titik melalui broker. Dua atau tiga minggu kemudian, manajer toko akan menyiapkan laporan penerimaan untuk mengkonfirmasi bahwa pena telah diterima, meskipun mereka tidak. Beberapa waktu kemudian, broker faktur dikirimkan ke kantor pelayanan keuangan pemerintah. Dengan pesanan pembelian, laporan penerimaan, dan faktur vendor di tangan, sistem pembayaran otomatis akan mengirimkan cek $ 5.000 ke alamat faktur. Pada waktu adalah pena dikirim. biaya itu diserap oleh pengisian harga yang lebih tinggi pada barang dagangan lain yang dijual. Karena toko, pada waktu itu, yang beroperasi pada metode persediaan eceran akuntansi, kontrol dari praktek Kecurangan sulit. Karena mustahil untuk menentukan apa yang tingkat individu item persediaan harus dilakukan pada setiap waktu, itu tidak mungkin untuk mengambil menghitung fisik persediaan dan membandingkannya dengan tingkat persediaan buku untuk mendeteksi kekurangan. Selanjutnya, bar coding otomatis item dilaksanakan untuk pengendalian persediaan dan penjualan, membuat Kecurangan jauh lebih sulit untuk memperbuat.
Banyak contoh lain Kecurangan shell juga telah diungkapkan. Bangunan proyek pemeliharaan tampaknya menjadi target pilihan di antara pelaku. Ada pekerjaan cat yang tidak pernah dilakukan, dinding yang tak pernah dibangun untuk membagi kamar besar dan bangunan yang tak pernah dibangun. Namun, semua itu dengan baik didokumentasikan dengan kertas palsu dan masukan komputer palsu, dan semua vendor fiktif dibayar segera. Dalam contoh lain, pengujian sistem kontrol otomatis sebuah instansi pasokan dideteksi apa yang diyakini menjadi kelemahan pengendalian internal yang akan diizinkan Kecurangan shell. Pengujian itu, menggunakan sebuah komputer remote, para peneliti mampu memasukkan order pembelian elektronik ke dalam sistem untuk $ 98.000 dalam kit alat, dengan alat distributor kit imajiner. Setelah menunda selama sekitar tiga minggu untuk memberikan waktu imajiner untuk distributor, Äúdeliver, AU kit alat, para peneliti menggunakan komputer yang sama untuk, Äúadvise, AU sistem pengendalian persediaan bahwa tool kit telah diterima di gudang. Para peneliti kemudian mengirimkan faktur customprinted ke lembaga penagihan mereka $ 98.000, sehingga dapat diskon 2 persen untuk pembayaran prompt. Dalam waktu dua minggu para peneliti telah cek di tangan mereka sekitar $ 96.000. Potongan kas telah membantu kecepatan pembayaran. Cara terbaik untuk memperoleh keyakinan bahwa Kecurangan shell belum terjadi adalah untuk menentukan bahwa proyek, perlengkapan, atau jasa telah diserahkan sebagai diklaim, pada atau sekitar waktu mengklaim, jika keadaan memungkinkan. Ini hanya melibatkan transaksi pembayaran memilih, memilih item satu atau lebih baris dari itu, dan di mana pun akan perlu untuk memverifikasi bahwa barang itu telah, pada kenyataannya, telah disampaikan. Meninjau catatan pemeliharaan tidak akan bekerja.
Untuk menggambarkan bahwa Kecurangan shell dapat dolar yang signifikan, dalam kasus lain pelaku sepenuhnya diserahkan pesanan pembelian fiktif, menerima laporan, dan tagihan untuk membangun jasa kebersihan yang tak pernah dilakukan. Pelayanan adalah untuk hal-hal seperti cuci karpet, cuci dinding, dan membersihkan tirai, dan rata-rata setiap faktur sekitar $ 10.000. Kecurangan total agregat berkomitmen dengan cara ini selama beberapa tahun adalah lebih dari $ 900.000. Untungnya, Kecurangan itu ditemukan secara tidak sengaja. Jika penemuan kebetulan tidak terjadi, Kecurangan tidak mungkin telah diungkapkan melalui audit kecuali auditor internal memiliki keberuntungan yang luar biasa untuk memilih salah satu dari pelaku, faktur untuk layanan fiksi Äôs segera setelah layanan telah diserahkan dan menemukan bahwa karpet atau tirai belum dibersihkan.
Sulit untuk memverifikasi nondelivery dalam jenis Kecurangan shell sekali terlalu banyak waktu telah berlalu. Juga, di mana komoditas konsumsi telah dibeli atau layanan yang terlibat, tidak mungkin untuk melihat, menyentuh, atau merasa itu untuk mengkonfirmasi pengiriman. Dalam banyak kasus, tidak cukup mungkin untuk memeriksa pekerjaan yang diduga dilakukan.
Pertimbangkan kesulitan dalam memverifikasi bahwa saluran layanan khusus listrik telah diinstal sekali meliputi dinding telah diinstal di atasnya. Pertanyaannya selalu adalah cara memverifikasi bahwa layanan itu disampaikan. Semakin cerdik peneliti, semakin sukses dia akan menemukan kecurangan. Tidak ada cara mudah untuk menentukan apakah berbagai produk, proyek, layanan, atau pasokan yang telah dikirimkan saat mereka tidak dapat dengan mudah diidentifikasi dan diperiksa. Dan, tentu saja, pelaku pintar dapat diharapkan untuk menargetkan semacam ini kesempatan untuk melakukan Kecurangan karena verifikasi adalah sedikit lebih sulit. Bila pemeriksaan tidak mungkin, peneliti Kecurangan harus berusaha untuk memverifikasi bahwa barang disampaikan dengan menghubungi pemasok atau kontraktor. Ini, tentu saja, mengasumsikan bahwa pemasok atau kontraktor tidak dalam konspirasi kriminal dengan pelaku internal. Tapi kau harus - pada awalnya, setidaknya - kepercayaan bahwa tidak ada konspirasi dan berbicara kepada pihak lain. Jika orang yang mengatakan bahwa tidak ada pekerjaan seperti itu dilakukan, Anda beruntung. Dalam banyak kasus tidak akan ada konspirasi, dan pemasok atau kontraktor akan cepat menyangkal apa yang disampaikan. Ketika menghubungi pemasok atau kontraktor, Anda tidak perlu meningkatkan kecurigaan bahwa ada sesuatu yang tidak layak dicurigai. Sebaliknya, Anda dapat mengajukan pertanyaan berbelit yang memverifikasi proyek disampaikan, seperti: "Kami mengkaji hubungan Perusahaan X dengan pemasoknya. Apakah Anda dibayar secara tepat waktu untuk proyek X?
Juga, register internal catatan-menerima, dokumen penerimaan, atau bahkan personil catatan, yang akan bervariasi dari entitas ke entitas, dapat menawarkan jalan untuk verifikasi. Anda harus menjadi berkenalan dengan mereka. Misalnya, jika Henry Jones ditandatangani diterimanya pengiriman proyek besar, bertanya: "Apakah Henry Jones pada hari tugas tanda terima ditandatangani" Kamu harus imajinatif dan kreatif?. Sekali, ketika saya dihadapkan dengan pelaku jelas yang menyangkal keras bahwa dia ada hubungannya dengan Kecurangan internal, saya menganalisis senilai 6 tahun atas catatan personil, hanya untuk menemukan bahwa dugaan pelaku satu-satunya orang yang pernah bekerja terus-menerus sepanjang masa untuk permohonan-perusahaan bersalah pun terjadi tak lama kemudian.

FINANCIAL STATEMENT FRAUD DEFINED

Definition Of Financial Statement Fraud
Kecurangan laporan keuangan di definisikan oleh AICPA sebagai hal yang disengaja, salah saji atau penghilangan fakta-fakta material, atau data akuntansi yang menyesatkan dan, bila dianggap dengan semua informasi yang telah dibuat, akan menyebabkan pembaca mengubah penilaianatau keputusannya.
Komisi Treadway mendefinisikan kecurangan laporan keuangan sebagai tindakan internasional yang sembrono, apakah suatu perbuatan sengaja atau kelalaian, yang menghasilkan laporan keuangan yang menyesatkan. Dalam buku sebelumnya menyediakan definisi kecurangan laporan keuangan sebagai berikut:
• Fraud dilakukan untuk memalsukan laporan keuangan, biasanya dilakukan oleh manajemen dan biasanya menggunakan cara dengan melebih-lebihkan pendapatan atau aset
• Keterlibatan tingkat eksekutif atas d kekeliruan atau penyalahgunaan baik yang dilakukan atau ditutupi melalui penipuan laporan keuangan yang menyesatkan.
Ikatan Akuntan Publik American Bersertifikat (AICPA), dalam Surat Pernyataan Standar Audit (SAS) No 82, mengacu pada penipuan laporan keuangan sebagai salah saji disengaja atau kelalaian dalam laporan keuangan.
Istilah kecurangan laporan keuangan dan kecurangan manajemen telah digunakan secara bergantian terutama karena
1. manajemen bertanggung jawab untuk memproduksi laporan keuangan yang handal
2. presentasi yang wajar, integritas, dan kualitas proses pelaporan keuangan adalah tanggungjawab manajemen.
Beberapa penulis buku (misalnya, Elliott dan Willingham, 1980; Robertson, 2000), telah memandang bahwa kecurangan manajemen dan kecurangan laporan keuangan sebagai suatu kesamaan karena penipuan laporan keuangan biasanya terjadi dengan persetujuan atau pengetahuan manajemen. Laporan kepada pemerintah (ACFE, 1996) penipuan diklasifikasikan ke dalam tiga kategori penyalahgunaan aset, penipuan laporan keuangan, dan korupsi. Ketiga jenis skema penipuan saling berhubungan.



Kecurangan laporan keuangan mungkin melibatkan skema sebagai berikut:
1. Pemalsuan, perubahan, atau manipulasi materi catatan keuangan, dokumen pendukung, atau transaksi bisnis.
2. Bahan yang disengaja kelalaian atau misrepresentasi dari suatu kejadian, transaksi, akun, atau informasi penting lainnya dari yang laporan keuangan yang telah disiapkan.
3. Kesalahan yang disengaja dari penggunaan prinsip akuntansi, kebijakan, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur, mengakui, laporan, dan mengungkapkan peristiwa ekonomi dan transaksi bisnis.
4. kelalaian yang disengaja tentang pengungkapan atau penyajian pengungkapan yang tidak memadai tentang prinsip akuntansi, kebijakan dan jumlah keuangan yang terkait.

Definisi kecurangan laporan keuangan ini mirip dengan yang digambarkan oleh Willingham and Elliott (1980) dalam buku mereka Manajemen Penipuan: Deteksi dan Pencegahan. definisi ini berfokus pada tindakan melanggar hukum yang disengaja dilakukan oleh perusahaan publik yang merugikan secara materiil, menyesatkan pengguna melalui laporan keuangan.

laporan keuangan palsu dapat digunakan untuk pembenaran dalam menjual saham, memperoleh pinjaman atau kredit perdagangan, dan / atau memperbaiki kompensasi agerial manusia dan bonus.

Nature Of Financial Statement Fraud

Kecurangan Laporan Keuangan telah dikenal melalui laporan pers harian tentang tanggung jawab perusahaan yang diragukan dan integritas perusahaan besar seperti Lucent, Xerox, Rite Aid, Waste Management, Micro Strategy, KnowledgeWare, Raytheon, Enron, dan Sunbeam, yang baru-baru ini diduga oleh SEC telah melakukan kecurangan. tim manajemen puncak, di- daerah, termasuk pejabat eksekutif (CEO) dan petugas kepala keuangan (CFO) dari perusahaan-perusahaan, sedang dihukum karena pemalsuan buku dan sering dihukum atau istilahnya dipenjara. Kemunculan Kecurangan laporan keuangan tersebut dari profil perusahaan yang tinggi, hanya penamaan beberapa kekhawatiran, telah mengangkat tentang integritas dan keandalan proses pelaporan keuangan dan telah menantang peran pemerintahan dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan laporan keuangan.
Ketidakpercayaan ini dan kurangnya kepercayaan telah muncul sebagai akibat dari kecurangan laporan terbaru profil keuangan tinggi yang dilakukan oleh korporasi besar seperti Enron Corp, Waste Management, Sunbeam, Rite Aid, Xerox, KnowledgeWare, MicroStrategy, dan Lucent. Insiden ini telah mengangkat kekhawatiran serius tentang
1. peran tata kelola perusahaan termasuk dewan direktur dan komite audit
2. nilai-nilai integritas dan etika "perusahaan-perusahaan manajemen puncak, terutama ketika para CEO dan CFO yang didakwa merubah buku dan, dalam banyak kasus, dan dihukum
3. ketidakefektifan fungsi audit dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan ini
4. yang substansial menurun dalam kapitalisasi pasar perusahaan dugaan kecurangan dan kemungkinan pengajuan untuk perlindungan kebangkrutan
5. tuntutan hukum yang cukup oleh investor yang terluka, kreditur dan karyawan.
Kecurangan Laporan keuangan berbahaya dalam banyak hal. Ini menciptakan masalah seperti berikut ini:
• merongrong kualitas dan integritas dari proses pelaporan keuangan.
• membahayakan integritas dan objektivitas profesi audit, khususnya auditor dan audit perusahaan.
• mengurangi kepercayaan pasar modal, serta pelaku pasar, dalam keandalan informasi keuangan.
• Membuat pasar modal kurang efisien.
• Keburukan yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi bangsa dan kemakmuran.
• Mengkin hasilnya mengakibatkan biaya litigasi besar.
• Menghancurkan karir para individu yang terlibat dalam penipuan laporan keuangan, seperti sebagai eksekutif puncak dilarang menjabat sebagai dewan direksi dari setiap publik perusahaan atau auditor yang dilarang dari praktik akuntansi publik.
• Penyebab kebangkrutan atau kerugian ekonomi yang besar oleh perusahaan yang bergerak pada kecurangan pelaporan keuangan.
• Mendorong intervensi regulasi berlebihan.
• Penyebab perusakan dalam operasi normal dan dugaan kinerja perusahaan.

Cost Of Financial Statement Fraud

Kecurangan Laporan keuangan telah menjadi salah satu cerita yang mendominasi berita korporasi selama beberapa tahun terakhir. publisitas yang cukup dan bukti yang dibuktikan telah dihasilkan tentang jumlah dan besarnya kegiatan penipuan keuangan, yang bertujuan meruntuhkan integritas dari proses pelaporan keuangan dan kontribusi substansial kerugian ekonomi oleh investor dan kreditur. Kecurangan telah mengikis kepercayaan publik pada kegunaan dan keandalan laporan keuangan yang dipublikasikan
Biaya aktual penipuan adalah sulit, jika tidak mungkin, untuk kuantitatif Tindakan karena berbagai alasan. Pertama, studi empiris menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil dari seluruh penipuan, termasuk penipuan laporan keuangan yang ditemukan. Kedua, bahkan jika penipuan ditemukan, tidak semua kasus dilaporkan karena perusahaan mencoba untuk melestarikan peran mereka dengan menembakkan penipu dan berpura-pura bahwa peristiwa itu tidak pernah terjadi.
Ketiga, survei penipuan dalam melaporkan luas dan besarnya penipuan tidak selalu akurat, dan mereka tunduk pada pembatasan dari setiap penelitian survei yang khas dalam arti bahwa responden sering melaporkan persepsi mereka daripada kenyataan. Terakhir, perusahaan biasanya tidak melanjutkan tindakan perdata atau pidana; dengan menembakkan penipu, banyak perusahaan percaya bahwa mereka telah mencegah terjadinya penipuan lebih lanjut.
ACFE (1996) menunjukkan bahwa biaya kecurangan pada organisasi di AS lebih dari $ 400 miliar per tahun atau setidaknya 6 persen dari penerimaan dan pendapatan kotor mereka, dengan organisasi kehilangan rata-rata lebih dari $ 9 hari per karyawan untuk penipuan dan penyalahgunaan.
Kecurangan laporan keuangan secara langsung merusak investor dan kreditur perusahaan dalam arti bahwa mereka terikat untuk kehilangan semua atau sebagian dari investasi mereka jika seperti hasil dari kecurangan dalam kebangkrutan, kegagalan dekat, pengurangan substansial dalam harga saham atau delisting oleh bursa efek terorganisir. Kecurangan Laporan keuangan juga dapat memiliki dampak buruk secara signifikan terhadap keyakinan dan kepercayaan investors, pelaku pasar lainnya, dan masyarakat dalam hal kualitas dan integritas proses pelaporan keuangan.
Bahkan Pernyataan Kecurangan kecil dan keuangan jarang dapat mempengaruhi investor dan kreditur, serta kepercayaan publik terhadap kualitas proses laporan keuangan.
Kecurangan Pelaporan Keuangan dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori-terdeteksi dan tidak terdeteksi. Banyak pendapat menyatakan bahwa hanya sebagian kecil dari kecurangan laporan keuangan terdeteksi, dan kebanyakan kasus berlanjut sampai mereka ditemukan. Saat ini, ada komprehensif sumber segala perusahaan bahwa terlibat pada kecurangan laporan keuangan.

Fraud Studies

Empat studi tentang fraud yang terbaru yang dilakukan oleh COSO, 1999; IOMA dan Lembaga Auditor Internal, 1999; KPMG, 1998; dan Ernst & Young, 2000, memberikan wawasan pemahaman yang lebih baik dari insiden fraud,telah menyebabkan dan efek dari penipuan, dan cara untuk mencegah dan mendeteksi kejadian mereka. Hasil penelitian-penelitian ini dirangkum dalam Bagan 1.3 dalam upaya untuk memberikan yang lebih baik tentang pemahaman dari pervasiveness penipuan laporan keuangan yang mengancam integritas dan kualitas dari proses pelaporan keuangan, dan menetapkan satu rekomendasi untuk tata kelola perusahaan dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan laporan keuangan
Sebuah tata kelola perusahaan waspada dan efektif secara substansial dapat mengurangi Sikap yang baik dari penipuan karyawan dan manajemen dan jauh mencegah dan mendeteksi terjadinya kecurangan laporan keuangan. Suatu pemeriksaan yang seksama terhadap studi penipuan disajikan dalam Lampiran 1.3 memberikan pelajaran berikut dan implikasi untuk perusahaan pemerintahan untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan laporan keuangan:
• Kecurangan laporan keuangan biasanya dilakukan oleh tim manajemen puncak, termasuk presiden, CEO, CFO, controller, dan para eksekutif top lainnya.
• Tekanan Keuangan, termasuk penurunan yang signifikan dalam kualitas dan kuantitas pendapatan, ekspektasi pertumbuhan laba yang tinggi, dan ketidakmampuan untuk memenuhi analis perkiraan laba, sering dikutip dalam penelitian ini sebagai motivasi manajemen untuk keterlibatan dalam kecurngan laporan keuangan
• tidak efektif dewan direksi dan komite audit dikutip sebagai kontribusi faktor yang meningkatkan kemungkinan terjadinya penipuan laporan keuangan. Publik perusahaan yang diperdagangkan harus fokus jauh pada direktur kemandirian dan keahlian dan kualifikasi
• Kurangnya struktur pengendalian internal yang memadai dan efektif telah dikutip sebagai penyediaan kesempatan bagi komisi penipuan laporan keuangan.
• Kualitas audit keuangan yang dilakukan oleh auditor eksternal disajikan sebagai cara efektif untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan dan meningkatkan kemungkinan deteksi dan pencegahan penipuan.
• Studi-studi tentang Fraud ini mengungkapkan bahwa kecurangan laporan keuangan biasanya dimulai pada waktu yang banyak dengan salah saji laporan keuangan interim.
• Studi Fraud menggaris bawahi perlunya keterlibatan seluruh tata kelola perusahaan konstituen, termasuk dewan direksi, komite audit, pengelola pemerintah, internal auditor, auditor eksternal, dan badan-badan pemerintahan sebagai bagian dari upaya luas untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan laporan keuangan dan, dengan demikian, meningkatkan kualitas, integritas, dan keandalan laporan keuangan.
• Kasus Enron, yang disebabkan oleh komisi Keucurangan laporan keuangan, adalah diharapkan memimpin untuk pembentukan peraturan baru untuk meningkatkan Tingkat pengungkapan keuangan korporasi dan persyaratan dari pengawasan yang lebih efektif dari perusahaan akuntan publik, dan penciptaan industri akuntansi baru yang mengatur diri sendiri organisasi yang akan beroperasi di bawah pengawasan SEC.

Sanctions For Perpetrations Of Financial Statement Fraud

Penelitian yang disponsori COSO pada kecurangan keuangan (Beasley et.1999) menunjukkan bahwa hanya sedikit individu (yaitu, eksekutif senior) yang dilakukan atau terlibat dalam dugaan penipuan laporan keuangan secara eksplisit mengaku bersalah atau akhirnya dimasukkan penjara, meskipun sejumlah besar pelaku diduga adalah dihentikan atau dipaksa mengundurkan diri dari posisi eksekutif mereka. Bisa dikatakan bahwa jika penipu ini tidak menerima sanksi berat dan diberikan posisi eksekutif di perusahaan lain, mereka dapat terus melakukan penipuan laporan keuangan, namun jika pelaku diberi sanksi cukup dan sangat, mereka tidak akan tersedia untuk mendapatkan posisi eksekutif atau, jika mereka melakukannya, mereka akan bersikap lebih etis dan . Dengan demikian, pemberian sanksi yang lebih berat pada pelaku keuangan
Laporan Komisi Treadway (1987) merekomendasikan bahwa mereka menemukan sebab, bantuan dan menghasut, atau berpartisipasi dalam penipuan laporan keuangan dilarang dari perusahaan kantor Komisi Treadway (1987) juga didukung penuntutan lebih dari pelakui kriminal dan kalimat lagi bagi para pelaku penipuan laporan keuangan
Pada tahun 1999, SEC memprakarsai total 525 kasus penegakan terdiri dari 227 tindakan sipil dan proses administrasi terhadap 298 pendaftar. Dari total 525 kasus penegakan hukum, 94 kasus (sekitar 18 persen) yang terkait dengan pernyataan penipuan keuangan. Tahun 1999 kasus dugaan penipuan laporan keuangan berkaitan dengan berbagai skema
1. lebih dari 34 persen yang terlibat pengakuan ketidakbenaran pendapatan yang tepat,
2. sekitar 18 persen terkait dengan penipuan penilaian aset
3. hampir 13 persen melibatkan kapitalisasi beban yang tidak benar
4. sekitar 20 persen fitur earnings management dapat diterima
5. hampir 10 persen yang terlibat pilihan besar atau kepemilikan saham
6. 5 persen lagi yang terlibat cookie jar cadangan lain-lain.

SEC baru-baru ini mengambil kecurangan laporan keuangan yang serius sebagai bagian dari jumlah satu prioritas dengan bekerja sama dengan jaksa pidana untuk menyerang keuangan negara dan penipuan pemerintah. Sekitar 100 kasus penegakan SEC diajukan pada tahun 2000 terlibat penipuan laporan keuangan. Tuntutan itu diajukan terhadap 29 perusahaan publik, 19 petugas chief executive (CEO), 19 petugas keuangan kepala (CFO), 16 direktor, dan 1 direktur luar.

Occurrence, Prevention And Detection



Pada Tahap 1, penipuan laporan keuangan terjadi pada manajemen menyebabkan termotivasi untuk menyesatkan pengguna laporan keuangan, khususnya investor dan kreditur

Pada Tahap 2, adanya tata kelola perusahaan yang bertanggung jawab dan efektif, terdiri dari pengawasan yang efektif dari direktur, melakukan audit yang efektif., dan fungsi audit internal yang memadai dan efektif, menemukan penipuan laporan keuangan dan mencegah terjadinya nya

Pada Tahap 3, laporan keuangan yang mungkin atau mungkin tidak mengandung salah saji laporan yang diaudit oleh auditor independen. auditor independen melakukan pengujian pengendalian dan tes substansial dalam mengumpulkan bukti yang cukup dan kompeten. untuk memberikan keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material termasuk kegiatan penipuan.
Penipuan laporan keuangan yang awalnya tidak dicegah dan selanjutnya tidak terdeteksi oleh auditor independen, disertai dengan laporan audit wajar tanpa pengecualian, dan disebarluaskan kepada investor, kreditor, dan masyarakat, akan menyesatkan. Pada panggung, maupun tidak penipuan laporan keuangan ditemukan, itu dianggap berbahaya dan merugikan integritas dan kualitas proses pelaporan keuangan. Hal ini akan menyebabkan inefisiensi di pasar modal, yang dapat mengakibatkan misalokasi sumber daya ekonomi bangsa

Pada tahap terakhir, jika kecurangan laporan keuangan ditemukan, baik dengan desain atau tanpa sengaja, perusahaan akan dikenakan tindakan penegakan hukum SEC dan akan diminta untuk benar dan menyajikan kembali laporan keuangan salah saji.
Setiap tindakan penegakan hukum oleh SEC akan memiliki efek negatif pada:
• Reputasi, prestise, dan status perusahaan yang dituduhkan.
• Tim manajemen puncak dan pelaku lain dari penipuan laporan keuangan. pejabat perusahaan akan dikenakan denda sipil, dilarang melayani di dewan direksi atau tim manajemen atas setiap perusahaan publik, dan tunduk pada penuntutan pidana, termasuk waktu penjara.
• prestise, reputasi, integritas, objektivitas, dan independensi auditor dan audit perusahaan. Audit perusahaan mungkin harus membayar denda yang cukup besar untuk melunasi dugaan fraud audit. Para mitra yang terlibat dapat dikenakan denda atau dilarang secara permanen atau sementara dari perusahaan audit publik.
• Investasi Masyarakat, terutama investor dan kreditur. Investor dan kreditur bisa kehilangan investasi mereka secara substansial jika perusahaan bangkrut atau diduga jika harga saham sangat dipengaruhi oleh dugaan kecurangan laporan keuangan.
• Efisiensi pasar modal melalui refleksi risiko keuangan yang tinggi
dan laporan keuangan berkualitas rendah.

Tuesday, August 24, 2010

London and County Securities: a case study in audit and regulatory failure

Derek Matthews
Cardiff Business School, Cardiff, UK

Abstract
Purpose – The purpose of this article is to look in detail into the collapse and its subsequent implications of the London and County Securities bank (L&C) in 1973, one of the most significant UK corporate fraud scandals and regulatory failures in recent decades.
Design/methodology/approach – The article is a case study drawing on the report on L&C by the Department of Trade (DT) inspectors and the national and trade press, interviews with and the private papers of some of the major participants.
Findings – The study identifies and explains the nature of the fraud, the shortcomings of the auditing of the bank, the poor performance of the DT inspectors, and the weaknesses of the subsequent changes in the regulatory system.
Research implications – The implications of the article’s findings are: that commentators, and the regulatory and legal system need to distinguish between different types of fraud; that commercial pressures impact adversely on the audit process; that DT inspections conducted by accountants are not independent in their judgements; and that self-regulation is always likely to be ineffective.
Practical implications – The findings are likely to be of interest to accounting academics and historians, practitioners and regulators.
Originality/value – Provides an insight into the collapse of the London and County Securities bank.

Keywords Fraud, Auditing, History, United Kingdom
Paper type Case study

Introduction
The collapse of Enron, and Worldcom, together with their auditors, Arthur Andersen, has recently put the spotlight with renewed intensity on the company audit (The Economist, 2002). These scandals of course have merely followed those of the 1980s and 1990s in America and Britain including: the Savings and Loans, BCCI, the Maxwell companies, Barings bank and many more (Calavita et al., 1997; Mitchell et al., 1993; Gapper and Denton, 1997). Indeed, bank fraud and audit failure have a long history in Britain. In 1859, for example, a similar fraud to the subject of this article occurred in the coincidentally named, Old London and County joint stock bank (The Guardian, 1976). In 1878 came the collapse at the City of Glasgow Bank (French, 1985; Sikka et al., 1992, p. 13); followed by that of the London and General Bank in 1892 (Dicksee, 1919, pp. 684-707); the embezzlement at the Bank of Liverpool in 1902 (The Accountant, 1909, p. 690); while in 1920 the fraud at Farrow’s Bank was exposed (Robb, 1992, pp. 77-78; The Accountant, 1921a, b). But, perhaps because the banking world had settled into a stable maturity dominated by the major clearing banks, there were no significant banking scandals in Britain from 1920 down to the fraud at London and County Securities (L&C) in 1973: which however proved to be a harbinger of the later scandals.

Although the role of the auditor was questioned in many of the early bank frauds none called the accounting profession into question as much as the L&C case, yet rather surprising nothing extensive has previously been written on the affair by accounting historians and this article sets out to close this gap. The next section analyses the nature of the fraud at L&C. This is followed by an analysis of why the financial system’s first line of defence – the audit – failed to prevent the fraud, and the following section assesses how the regulatory system in the form of the DT inspection performed. The final substantive section looks at the changes made in the law, and in the self-regulation of the accounting profession as a result of L&C, and discusses why these were insufficient to prevent the even more spectacular frauds of the 1980s and 1990s. The concluding section brings the various strands of the analysis together.

The source material for the article comes primarily from the report on L&C by the DT inspectors and the national and trade press. Two primary sources were also used. One was the private papers of one of the participants in the affair, Robin Atkins. These papers (listed in the references at the end of the article) consist of copies of letters, reports and contemporaneous notes taken by Atkins at various key meetings, and are available for consultation with the owner’s permission. The second original source is interviews with the main participants in the affair (also listed in the references) who are still alive and were prepared to be interviewed. The interviews formed part of a wider programme of oral history of auditing, edited versions of which were published in Matthews and Pirie (2001). This book also contains a discussion of the origins and construction of the project, a fuller version of the interviews used here and short biographies of the participants. The full transcripts of the interviews are also available from the author with the interviewees’ permission.

The fraud
There are characteristics of the corporate governance at the L&C bank familiar from more recent top management frauds, like Barlow Clowes and Maxwell, namely weak internal control systems and a strong dominant chief executive able to treat the company as their own property (Department of Trade and Industry, 1995; Bower, 1995; Plaistowe, 1998; Matthews and Pirie, 2001, pp. 439-440). The dominant rogue in the L&C case was Gerald Caplan; the son of a rag dealer, he was called to the Bar in 1956, but in 1961 bought a small hire-purchase company which he expanded mainly by take-overs into a substantial banking business (The Evening Standard, 1978; Grady and Weale, 1986, p. 163). Caplan was abetted by Trevor Pepperell, a chartered surveyor, who remained a consultant or “shadow director” of the bank, “preserving the appearance of being independent of it” (Department of Trade, 1976, pp. 14-42). Although the group went public in 1969 Caplan and Pepperell’s combined shareholding allowed them to keep control (Department of Trade, 1976, pp. 6-43).
In the 1960s, the Bank of England’s tight credit control over the main clearing banks had led to the growth of secondary banks like the L&C, operating under the Protection of Depositors Act, 1963, and the Companies Act, 1967, not able to style themselves a “bank”, but offering banking services and subject only to the loose regulation of the Department of Trade (DT) (Reid, 1982, pp. 29-49). The “Barber boom” of the Heath Government, coinciding with the Bank’s reforms of 1971, which relaxed control over the clearing bank’s credit creation, meant that funds were available to banks like L&C which grew rapidly, borrowing short-term and lending long-term on second mortgages, or to property speculators, or buying property or equities themselves (Reid, 1982, p. 60; Grady and Weale, 1986).
Outwardly L&C exuded success and respectability with supposedly prestigious figures like the leader of the Liberal Party, Jeremy Thorpe, on the board, and with the National Westminster bank and the United Drapery Stores’ pension fund as investors (The Times, 1972, 1973c; Department of Trade, 1976, pp. 18-58). But Caplan did not scruple at L&C operating, for example, as slum landlords, and at heart, since neither Caplan nor Pepperell had any training as bankers; L&C was incompetently run. The group’s internal controls and accounting were in a chaotic state; it was the subject of considerable public criticism in parliament and in the press, and when it was revealed that its second mortgage business was charging extortionate rates of interest it was forced by the DT to reorganise the business at great expense (The Economist, 1971; Private Eye, 1971; The Sunday Telegraph, 1972; The Guardian, 1973b). The bank was also dishonestly run.

Fraud is usually defined by lawyers as, for example, “any act of deceit made with the intention of financial gain” (Levi, 1987, p. 26). But accountants distinguish between two types of corporate fraud summed up by Woolf as: “(a) Frauds involving the manipulation of the records and the accounts (b) frauds . . . involving . . . theft, misappropriation or embezzlement, usually in the form of cash” (Woolf, 1978, p. 399), and it is of interest to distinguish the two in the L&C affair.

There is some evidence of Woolf’s category (b) fraud at L&C, although this is clouded by the fact that from 1969 to 1973 Caplan waived about £200,000 in salary entitlements and dividends (Department of Trade, 1976, p. 17). In 1968, Caplan opened a current account with his own bank under the name “J. Cartwright”, possibly as a means to abstract money for personal use, tax free (Department of Trade, 1976, pp. 24-33). Also, in one share deal the DT inspectors noted “a ‘kick-back’ amounting to £7,500 that went into Caplan’s own pocket”: while the bank also bought him a boat for £50,000 (Department of Trade, 1976, pp. 21-22). It is not clear however that these sums exceeded Caplan’s legitimate entitlements. Caplan always denied “that anything he did . . . was done for his own enrichment” (The Financial Times, 1976). Pepperell failed to account to the DT inspectors for the sum of £626,000 paid to him by the bank, although he maintained that this was used in the share support scheme discussed below (Department of Trade, 1976, pp. 145-152).

Undoubtedly, most of the money Caplan and Pepperell took out of the bank was for category (a) fraud, financial manipulation, not direct personal gain. These manipulations included “window dressing”, common among banks in the city since the nineteenth century (Edwards, 1989, p. 122). L&C and other secondary banks would deposit cash in each others’ accounts for a few days at financial year end to boost their apparent liquidity; the L&C 1973 balance sheet was inflated by £25 million, or 77 per cent of the bank’s total cash in this way (Department of Trade, 1976, pp. 132-178).

Another corrupt activity involved the management and directors of L&C buying shares in the company, using loans from the bank itself, to artificially boost their price. This was in apparent contravention of the 1948 Companies Act which forbad companies lending to their own directors except “in the normal course of business” (Department of Trade, 1976, p. 35). As the collapse of the bank loomed as much as £5 million was loaned to Pepperell, for example, as part of the share support scheme (Department of Trade, 1976, p. 245).

Finally in the list of category (a) fraud, the L&C accounts were full of creative accounting. The most glaring example of this practice arose from the take-over of a company called Drakes, purchased with L&C shares (Reid, 1982, pp. 173-174). The apparent intention was to sell off parts of Drakes to raise desperately needed cash, but when no legitimate buyers were found the various bits of Drakes were bought instead by a variety of companies associated with L&C with funds borrowed from L&C. L&C effectively sold much of Drakes’ assets back to itself. However, on the advice of their auditors, this potentially disastrous piece of business showed in the 1973 accounts as a healthy profit (Department of Trade, 1976, pp. 89-90). This was achieved by: first, halving the true market value the L&C shares used to buy Drakes, thus reducing the apparent cost of the purchase (Atkins, 1973f, p. 33). Second, the capital loss on the deal was inserted into the accounts as an asset, termed “cost of control on acquisition of subsidiary”, a phrase apparently intended to indicate the value of “goodwill” – that is in companies (which outwardly) it no longer owned (Atkins, 1973f, p. 34).

Another example of creative accounting was the bogus commitment fees (fees charged for granting a loan) paid by one subsidiary or associated company of L&C for loans borrowed from another L&C subsidiary (Department of Trade, 1976, p. 131). In other words, the bank was paying itself fees for lending itself money and calling it profit (amounting to over half the L&C reported banking earnings in 1973); apparently another common stratagem among banks like SlaterWalker at the time (Grady andWeale, 1986, p. 162).When the DT inspectors reworked the 1973 figures a L&C profit of £2,784,000 on banking activities became a loss of £75,000 (Department of Trade, 1976, p. 117).

Due to the bank’s incompetence and perceived sharp practice, the L&C share price had been on the slide since the summer of 1972. Even at the height of the boom the money markets had become increasingly reluctant to lend L&C funds, and when in the autumn of 1973 the government initiated a credit squeeze this spelled the end for the bank (Department of Trade, 1976, p. 9; The Financial Times, 1973). Once they had disentangled the accounts the liquidators eventually found a £50million deficiency in the balance sheet (The Economist, 1974; Reid, 1982, pp. 84-93). The collapse of L&C threatened confidence in the whole British banking system and the Bank of England launched a rescue operation – “the lifeboat” – which kept most of the fringe banks, some run along broadly the same lines as L&C, afloat (Grady and Weale, 1986, pp. 151-4).

Caplan was arrested in Los Angeles in 1978, living the life of a wealthy stockbroker, but he successfully resisted extradition on grounds of ill health (Accountancy Age, 1978a). Pepperell was successfully brought back from Germany and he and eight other L&C directors and executives (including the chief accountant, who had already been suspended from the ICAEW for two years for professional misconduct) were put on trial. No attempt of course was made to distinguish between the two categories of fraud, and the accused were charged with a wide variety of offences including falsifying accounting records, forgery and theft, involving £10 million in all: reportedly the largest fraud ever handled by the Metropolitan Police up to that date (The Financial Times, 1978, 1980). Pepperell was sentenced to two years in prison and the others were fined, received suspended sentences or, as in the case of the window dressing activities, were acquitted (The Times, 1981a, b).

The audit

L&C was audited by Harmood Banner which, with 29 partners, ranked about the 15 largest accounting firm in Britain in 1972 (Matthews et al., 1998, p. 204; Atkins, 1973e). In the course of preparing the L&C 1971 audit, the partner in charge, Matthew Patient, who had helped float the bank in 1969, discovered Caplan’s bank loans and share deals, and he insisted the loans be repaid with interest and properly disclosed (Department of Trade, 1976, p. 35). Next year, however, he discovered that Caplan had continued the share support scheme via a clandestine private company (Department of Trade, 1976, pp. 36-37). Patient took legal advice, formed the opinion that the transactions were illegal, and reported his disquiet in the audit working papers. His fellow partners, however, disagreed with Patient as to the transactions’ legality and no further action was taken apart from a mention of the loans in the director’s report (Department of Trade, 1976, p. 227; Atkins, 1973b, pp. 5-6). Another concern, meriting a qualification in Patient’s opinion, was the seemingly more minor matter of the bank’s practice of putting all commitment fees to the immediate credit of the profit and loss account, instead of spreading them over the period of the loan facility. Again, however, Patient was overruled by his fellow partners (Department of Trade, 1976, p. 227).

Following these upsets Patient resigned from the L&C audit. Caplan claimed that he had “requested the replacement of Mr Patient”, and the DT inspectors took the view that Caplan had had an awkward audit partner removed (Department of Trade, 1976, p. 227). That a fraudulent client had had such power, of course, reflected badly on Harmood Banner, and the firm maintained that “the change was made at the partner’s request in the light of his work load, not the client’s” (Accountancy, 1976, p. 3). Recently Patient supported the firm’s account that he was overworked:

Hugh Nicholson [the Harmood Banner senior partner] and I agreed that one of the three merchant banks [that Patient audited] was the obvious one to go to somebody else. So partly because I had had a bit of a run in and slightly stood my ground, which does not help a relationship, and partly because it is quite a good thing when you have had that for somebody else to look at it afresh, it was agreed that the best one to change was London and County (Patient, 1998).

Patient maintained that Caplan thought the change might reflect badly on himself, but he allayed his fears and offered as his replacement, Richard Plummer, a member of the Scottish Institute and: “somebody whom I could put forward as being authoritative and a very good auditor” (Patient, 1998).

It is reasonable to assume however that Patient had not relished being overruled by his fellow partners on matters of principle, and it is probably right to conclude that the relationship with the client and the internal politics of Harmood Banner effectively led to the replacement of a comparatively conscientious audit partner with what turned out to be a more amenable one. Patient’s reputation was enhanced by the L&C affair; he went on to become a leading partner in Deloittes, and a chairman of the profession’s Auditing Practices Committee in the 1980s (Auditing Practices Committee, 1986, p. 68).

After the 1972 L&C audit the personnel changes, apart from Plummer as the new partner in charge, included two new managers, one of whom was Robin Atkins, recently recruited from Peat, Marwick, Mitchell. Atkins apparently had quickly become known as something of a maverick in his new firm, had aroused complaints regarding what was considered his over-zealous conduct at other audits, and was not, in his own words, “the most popular chap in the office” (Atkins, 1973b, e; Atkins, 1998; Patient, 1998).

Atkins, and to some extent his fellow audit staff, took a sceptical view of L&C from the start. Atkins remembered:

The actual people who ran the company didn’t seem to be fully in control of it, and . . . the whole thing was riddled by a series of manoeuvres to bolster the profits (Atkins, 1998).

Atkins found Patient’s report in the working papers detailing the share support schemes and his disagreement with his fellow partners over their legality. Atkins consulted Patient who apparently remained “very disturbed” about the issue (Atkins, 1973e). Atkins and his fellow manager acquainted Plummer with the directors’ loans and the other problems. On the matter of the commitment fees Plummer agreed that in future years they should be spread over the term of the loan; he was also aware of the window dressing but he told the DT enquiry that “he did not know what could be done” (Atkins, 1973e, pp. 230-231). Atkins quickly became critical of Plummer’s conduct of the audit, and reached the view that the partner did not have the technical grasp or “the strength of character to stand up to people” (Atkins, 1998). According to Atkins Plummer agreed a figure as appropriate to write off L&C’s bad debts with his junior staff but later abandoned it at the client’s insistence (Atkins, 1973e). When Atkins complained to Plummer that he was talking more to the L&C management than to his own audit staff, the partner countered that he was unhappy with Atkins for upsetting the bank’s officials by “bringing up matters like the loans accounts” (Atkins, 1973e).

Plummer apparently took little part in the audit itself but a leading role in the framing of the L&C 1973 accounts, including the treatment of the Drakes purchase (Department of Trade, 1976, p. 112). Concerning the directors’ loans and share purchases, Plummer “insisted on a note in the accounts disclosing their existence” (Department of Trade, 1976, p. 71). However, this note read: “advances to customers, by London and County (A&D) Limited, wholly or mainly secured on shares of London and
County Securities Limited, amounted to £2,700,000” (Department of Trade, 1976, p. 20), which concealed the reality both that the “customers” in question were the bank’s executives, chairman and friends, and that the loans had been used to buy the L&C shares.

When the accounts of the L&C subsidiaries for which Atkins was responsible were ready he refused to sign them off (Atkins, 1973e). As he put it later:

I was not happy with the accounts being true and fair or indeed complying with the Companies Act (Atkins, 1998).

Atkins wrote a detailed report, and had a number of meetings with Plummer and various members of the Harmood Banner Audit Committee (which Nicholson apparently refused to attend). They discussed all the reasons why Atkins thought the L&C accounts should have been qualified (Atkins, 1973a, b, c, d, e):

. not keeping proper books of account;
. window dressing;
. the commitment fees;
. bad debt provision, and
. the share support schemes.

Following one such meeting in which he failed to convince the partners to qualify Atkins resigned, saying later:

You can’t carry on working where you’ve got a fundamental difference on a major point (Atkins, 1972a, b, 1973e, 1998). Atkins sought legal advice which confirmed that his interpretation of all legal matters to do with L&C was substantially correct, and that he had “no alternative but to resign” (Atkins, 1972c).

There followed a major meeting of the Harmood Banner partners in which all aspects of the L&C audit including Atkins’ resignation were discussed (Atkins, 1973e). The partners were aware that their junior staff, not only Atkins, were unhappy with the situation, and they also decided to seek legal advice which was to the effect that the loans could be construed as “in the normal course of business” and therefore fell just within the margins of legality, and so the accounts were signed off (Department of Trade, 1976, pp. 71-229).

Most of the financial press accepted L&C’s 1973 accounts at face value (The Guardian, 1973a; The Times, 1973b), although a number of articles were critical of, for example, the treatment of the Drakes deal (The Daily Mail, 1973; Accountants Weekly, 1973). Caplan was subjected to sustained criticism at the L&C AGM (The Guardian, 1973b), after which Atkins’ (who attended the meeting but did not speak) resignation also became public for the first time (Accountancy Age, 1976c). Atkins was then dismissed (while he was still working out his notice) by Harmood Banner on the grounds of breach of client confidentiality, and the firm also made a complaint against him, later withdrawn, to the Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) (Accountants Weekly, 1976; Atkins, 1974). Although Harmood Banner tried to block him, Atkins wrote two reports on the reasons why the L&C accounts should have been qualified, one he sent in a letter to the ICAEW’s Auditing Standards Committee and the other to the Department of Trade (Atkins, 1973f, g).

The accountancy profession seemed to close ranks against Atkins. At the time of the DT report’s publication Atkins received rough handling from the accounting press (The Accountant, 1976). Even the relatively progressive, Accountancy Age (1976a), denigrated his decision to resign:

Atkins’s instinct about L&C was quite correct, but he had no evidence to support his belief . . . if property prices had not collapsed and L&C had survived, his position as a chartered accountant would have been seriously compromised.

None of this was correct. Atkins had the evidence of L&C wrongdoing, and the collapse of the bank preceded that of the property market (Reid, 1982, p. 102). According to Atkins he was also effectively blackballed:
. . . it became very clear that I could not find . . . [a job] in the profession. I would hazard a guess that Harmood Banner had made it very clear with the institute and everyone around that I was persona non grata (Atkins, 1998).

Atkins never worked in auditing again and took up a successful career in industry.
There are failures in their audit from which Harmood Banner can reasonably be absolved; for example, not discovering that the “J. Cartwright” accounts were bogus. Interestingly, as a comment on the effectiveness of third party confirmations, the account was part of a sample chosen for the 1972 audit. “J. Cartwright” duly replied that his credit balance was as the bank stated (Department of Trade, 1976). But, as detailed above, there is a catalogue of deficiencies in the Harmood Banner L&C audit, indeed the audit partner was the author of some dubious aspects of the L&C accounts. Moreover, these were not just the personal failings of one partner, the Harmood Banner partners were collectively involved.

What accounts for this audit failure? One element in the situation is that even the Companies Acts made special cases of banks, discount houses and insurance companies, particularly regarding disclosure of movements in and out of reserves, in order apparently to allow them to show an appearance of stability (de Paula and Attwood, 1976, pp. 133-134). This special treatment might have, it could be argued, influenced accountants to audit banks differently. There is also an apparent reluctance amongst some auditors to qualify banks’ accounts. Ian Brindle, senior partner of Price Waterhouse at the time of the BCCI collapse in 1991 declared “you can’t qualify a bank” (The Financial Times, 1991). The argument is that since banks depend on the confidence of their depositors any indication that all is not well could provoke a fatal run on the bank. Yet other auditors argue:

You can qualify a bank . . . a qualification could stop further deposits being taken which would otherwise be lost (Milne, 1998).

Moreover, some banks did have their accounts qualified. For example, Patient’s banking client, Edward Bates, had its accounts qualified in 1975 and 1976, prior to its collapse in 1977 (The Economist, 1976, 1977; Reid, 1982, pp. 144-145). Also, the FNFC, a member of the bank’s lifeboat, had their accounts qualified in 1975 by Touche Ross and Deloittes (Accountancy Age, 1975; Grady and Weale, 1986, p. 159). These qualifications, however, came when the problems of the recipients were already public knowledge.

The most important problem seems to stem from the lack of independence of Harmood Banner from their client. Typically, a number of key accountants at L&C were recruited from their auditors, who were often therefore dealing with former colleagues. But more important are the familiar commercial concerns. There was an immediate pressure on Harmood Banner in that in the middle of the L&C audit it was announced that they would merge with Deloittes; so if they had qualified the L&C accounts and lost the audit this might have jeopardised the move (The Times, 1973a). But more directly L&C was one of Harmood Banner’s bigger clients, with audit fees for 1972-1973 of £25,000 (about £200,000 at today’s prices) (Department of Trade, 1976, p. 16); and since the audit was directly in Caplan’s gift these fees might have been lost by any further confrontation with him (Atkins, 1998). Moreover, Plummer gives the impression of seeing it as his role to enhance the value of the audit to the client by contributing creative accounting ideas of his own. The point should also be noted that although there has been much discussion of the increased commercial pressure that a firm comes under where they are also undertaking consultancy work for audit clients this was not a factor in the L&C audit (Mitchell et al., 1993, p. 15).

The DT enquiry

The inspectors appointed by the DT were A.P. Leggatt QC and David Hobson FCA (Department of Trade, 1976, p. 2). The usual procedure was for the ICAEW to offer names of potential inspectors, and Hobson, soon to become the senior partner of Coopers and Lybrand, was a very experienced accountant. Coopers put 20 accountants onto the case, the inspectors were quickly in a position to inform the DT that criminal offences had been committed, and the full 80,000 word report was published in 1976 (Department of Trade, 1976, pp. 3-4; The Guardian, 1974; Boys, 1997, pp. 129-130).

In some ways the DT investigation and report were successful; the fraud was laid out in detail and some of the felons were convicted. With regard to its findings on the audit, press coverage also tended to describe the L&C report as hard hitting, and it was certainly strong enough to create the repercussions for the regulatory system outlined below (The Guardian, 1976). However, there were weaknesses in the report, some of which exemplify those of the DTI investigatory system in general, while others relate particularly to the L&C case.

DTI investigations have been attacked for their length, cost, the time taken to produce them, and for creating some injustice, in that incriminating evidence which witnesses are compelled to give under oath might be used against them in a subsequent court of law, effectively removing the right to silence (Sikka and Willmott, 1995; Russell, 1991; Kirk and Woodcock, 1997, pp. 19-42). Caplan’s solicitor also wrote to The Times criticising the privacy of the hearings and the inability to cross examine witnesses, and both Atkins and Patient complained they were not given the opportunity to respond to criticisms (Department of Trade, 1976, p. 5; Atkins, 1998; Patient, 1998).

Other general weaknesses might be mentioned. The L&C report like its fellows is poorly printed and bound (a graph of the L&C share price is hand-drawn and inaccurate) (Department of Trade, 1976); and having no index makes it difficult to use. The inspectors received no training, being merely provided with brief notes for guidance (Department of Trade, 1980, Boys, 1997, p. 1). Importantly they did not make explicit their terms of reference. The guidance notes state an investigation’s aims as “to establish the facts where prima facie some irregularity has been shown in the way a company has been run” (Department of Trade, 1980, p. 10), so this may have been the reason why the L&C inspectors seemed to assume that they had mainly a forensic role, and the report “should be submitted with the least possible delay” (Hobson, 1998). However, a chapter in the L&C report on secondary banking was requested by the DT, and perhaps they also asked for the chapter on the audit, although there is no specific evidence of this (Department of Trade, 1976, pp. 2-235). However, perhaps because of their lack of an explicit remit the L&C report did not look at any wider issues, such as auditor independence, and it tended to pile fact on top of fact with little structure or context.

Indeed, the L&C report fits Sikka and Willmott’s (1995, pp. 357-363) general view that DTI inspectors:

Focus attention upon the misdemeanours of individuals, rather than upon the structural problems of accounting regulation, thereby shielding the accountancy profession from more fundamental critical examination.

The L&C enquiry tended to narrow criticism to Plummer. For example, with regard to the window dressing in the 1973 accounts the report went out of its way to note that Plummer “did not consult his partners”, which was untrue (Department of Trade, 1976, p. 230; Atkins, 1973d, e).

With regard to its specific treatment of the L&C audit the inspectors can be taken to task on at least six counts. Firstly, even where the report finds fault its criticism is muted. The report criticises the L&C 1973 accounts, and therefore the audit, for five reasons which, apart from the window dressing, were all relatively minor issues: not stating some advances were not repayable on demand; the breach of a loan stock trust deed; the commitment fees, and inadequate bad debt provision. But the criticism is in measured terms: the auditors had not “pursued their enquiries with due diligence”, so that “the opinion expressed in the audit reports that the accounts showed a true and fair view was not justified” (Department of Trade, 1976, pp. 231-232). In contrast, when Harmood Banner finally withdrew from the L&C audit in the autumn of 1973: “their conduct at this stage is deserving of praise” (Department of Trade, 1976, p. 250). The inspectors might have pointed out that this action by the auditors was only weeks before the collapse of their client and too late to effectively alert the shareholders.

Secondly, the L&C report offers Harmood Banner the unjustified excuse of being deceived:

Against a background of concealment and even dishonesty it would not be surprising if some things were to get past the most competent auditor (Department of Trade, 1976, p. 229).

Yet, as has been demonstrated above, a lack of awareness of the facts was not the problem with the audit. In fact, the report itself shows that issues for which the report criticises the audit were well aired between the management and the auditors (Department of Trade, 1976, pp. 119-230).

Thirdly, the report condoned the creative accounting in the L&C 1973 audit, which was often the handiwork of the audit partner. For example, with regard to the treatment of the Drakes sell off, the report stated that “the position was fully disclosed in the accounts”, when this amounted to the ambiguous phrase “cost of control on acquisition of subsidiary” (Department of Trade, 1976, p. 232). The DT inspectors also omitted mention, of which they were aware, that the under valuation of L&C shares was designed to disguise the extent of the losses on the deal (Department of Trade, 1976, p. 90; Atkins, 1973g).

Fourthly, the report absolves Harmood Banner of any blame for their treatment of the share support scheme: stating that they “acted entirely properly” on the basis of their legal advice on the directors’ loans, and “insisted on a note in the accounts disclosing their existence” (Department of Trade, 1976, pp. 71-229). But, as discussed above, the circumlocution of this note in no sense indicated that a share support scheme was in operation. The inspectors ignored Patient’s previous disagreement with his fellow partners as to the legality of the loans (although they had examined the working papers where the issue was reported) (Department of Trade, 1976, pp. 227-229), which would have required an explanation as to why the partners had gone against Patient’s legal advice. Moreover, the inspectors should have made the obvious point that, even if the share support schemes could be construed as legal, this did not make the accounts true and fair.

Fifthly, another example of the investigators’ perverse handling of the evidence is their treatment of Atkins. The well publicised resignation of an audit manager (unprecedented in the history of British auditing as far as the author is aware), on the very issues of principle at the heart of the DT enquiry, should have been examined in the report. In fact it was ignored. Of the two references in the report to Atkins, one names him as one of the 1973 audit team, which without noting his resignation implied that he shared culpability for the audit failure. The other reference blamed Atkins in part for the collapse of L&C, stating that as a result of “criticism by one of the auditors’ managers, after the annual general meeting . . . confidence [in the bank] further declined” (Department of Trade, 1976, pp. 227-259). In fact, Atkins did not offer criticism at that time; the bad publicity surrounding the AGM was not of Atkins’ making, nor indeed was bad publicity the cause of L&C’s downfall.

Had Atkins’ resignation been dealt with in the report it would of course have demonstrated again that the problem with the audit was not one of management concealment. The Harmood Banner partners would have been seen to have over-ruled their own staff who, with almost full knowledge of the facts, were urging qualifying the accounts. Tackled on the reasons for the omission of Atkins’ resignation from his
report Hobson stated:

I don’t think one would like to take some manager’s view . . . these people who are crusaders sometimes build up their case on something that is not as soundly based as it may have been (Hobson, 1998).

Finally, the DT report does not consider whether the L&C accounts should have been qualified on the grounds that proper books were not being kept.

A number of factors might account for the L&C DT inspectors’ tendentious treatment of the auditors. As Sikka and Willmott (1995) have demonstrated, that accountant inspectors will incline to leniency when sitting in judgment on their fellow professionals is a common feature of DTI investigations. When asked whether he felt uneasy in judging his peers, Hobson conceded that:

I don’t think I liked it much (Hobson, 1998).

On top of this, at the time of the report’s publication, the Bank of England was reported to be applying discreet pressure on all parties to limit law suits relating to allegations of professional negligence arising from the secondary banking crisis. So the fact that Hobson’s firm, Coopers and Lybrand, were themselves facing a claim for negligence of £1.5 million at the time, and the liquidators were suing the L&C auditors for £8 million (settled out of court for £900,000 in 1980) may have helped dampen the inspector’s criticisms (The Sunday Telegraph, 1976; Accountancy, 1980). Another factor was that publication of a more damning indictment of the L&C auditors might have fuelled the growing calls for tougher regulation of the accounting profession, or indeed an end to self-regulation entirely. Hobson himself was a strong supporter of self-regulation and argued that:

I don’t know what an outside regulator would do; issue dog licences to auditors? (Hobson, 1998).

L&C and self-regulation

There were a number of fall-outs from the L&C affair, and the other lesser secondary bank scandals at the time such as Cornhill Consolidated Group or John Stonehouse’s London Capital Group (Jones, 1981, p. 251; Department of Trade, 1977). Regarding legislative changes, the Protection of Depositors (Accounts) Regulations Act, 1976, tightened up the control of window dressing by requiring the inclusion in the accounts of banks an analysis of loans taken, although no statement as to whether these were in line with a company’s normal pattern of business was required (Boys, 1997, pp. 87-88).The 1979 Banking Act implemented the L&C DT report’s call for secondary banks to be placed under the regulation of the Bank of England, although this failed to prevent the collapse of Johnson Matthey in 1984 (Department of Trade, 1976, pp. 235-236; Sikka et al., 1992, p. 20; Reid, 1986, p. 105). The subsequent Banking Act 1987 placed a duty on bank auditors, if all else failed, to report any wrongdoing by their clients to a Financial Services Authority (FSA). Again these regulations did not stand in the way of the scandals that emerged at BCCI in 1991, and Barings in 1995. In 1994 it became a general duty for auditors of financial institutions to report wrongdoing to the regulators (Institute of Chartered Accountants in England and Wales, 2000, p. 889), and bank regulation was taken away from the Bank of England entirely with the creation of the enlarged FSA in 2001 (Stewart and Dunn, 2000, pp. 73-76; Ferran and Goodhart, 2001, p. 5).

The 1976 Companies Act made it a criminal offence for the directors or officers of a company to mislead their auditors, another recommendation of the L&C report (Department of Trade, 1976, p. 251; Boys, 1997, p. 7; Stewart and Dunn, 2000, p. 64). The L&C report’s recommendation that the “in the ordinary course of business” proviso regarding loans to directors be abolished, however, was not implemented in the Companies Acts of the 1980s, and the issue remains unresolved (Arlidge and Parry, 1985, pp. 145-162; Law Commission, 2002).

The accounting profession reacted to the L&C affair in a number of ways. A report in 1978 of a joint investigation by the Scottish and English Institutes into the affair was never published (Accountancy Age, 1978b). In 1976, the ICAEW’s Auditing Practices Committee (APC), set up in 1973 in response to earlier audit failures like those at Maxwell’s Pergamon Press, was reformed under the auspices of the Consultative Committee of Accounting Bodies (CCAB), representing all the accounting bodies in Britain (Russell, 1991; Sikka et al., 1989, p. 50). The committee had observers from outside the profession but was dominated by the very multinational accounting firms who were most involved in the audit failures themselves (Sikka et al., 1989, p. 53). The aim of the new APC was to “restore the public’s confidence in the auditing profession, with the further consideration of keeping the profession self-regulated” (Ferrier, 1991, p. 107; Chandler, 1986, p. 15). Not until 1980 did it issue its first standard, which in any case did “little more than codify existing best practice” (Foster, 1986, p. 37). It was claimed the two standards and 33 guidelines issued by the APC up to 1990 “demonstrated that the UK profession was able to respond to criticism through a process of self-regulation” (Ferrier, 1991, p. 101); but others noted they did not impose a duty on auditors to search for fraud, and avoided senior management fraud altogether (Stewart and Dunn, 2000, pp. 69-70). The APC was to be reformed again in 1991 (under the 1989 Companies Act) and renamed the Auditing Practices Board (Woolf, 1978, pp. 16-18). The relevant standard now stated that their planning should give auditors “a reasonable expectation of detecting” fraud (The Institute of Chartered Accountants in England and Wales, 2000, pp. 29-30).

Responding to a Labour backbench lobby to end self-regulation, in 1976, the Trade Secretary, Edmund Dell, called in the presidents of the accounting bodies and threatened them with government regulation if the profession did not put its own house in order (Accountancy Age, 1976b). The accountants’ response was to set up the Joint Disciplinary Scheme (JDS) in 1979, where prominent cases involving professional incompetence, which fell short of the misconduct covered by the existing ICAEW Disciplinary Committee, could be dealt with (Accountancy, 1977, pp. 80-86). The architect of the JDS, Sir John Grenside, explained that:

There were threats to take away self-regulation . . . so I was asked to try and devise some method of improving the disciplinary procedures . . . where a high profile had to be shown that something was being done (Grenside, 1997).

The JDS involved non-accountants for the first time, and a lawyer was put in charge in 1993, but the procedure was cumbersome, costly and prolonged; often handling cases over ten years old and meting out punishments of no great severity (Chance, 1993, pp. 25-26; JDS, 1992, p. 12). In one case, for example, an accountant who failed to exercise a “proper sense of the distinction between his own money, the money of a finance company and the money of clients of the firm” was censured and charged costs of £750, out of a total of £50,693 costs (JDS, 1983, p. 17). Price Waterhouse were charged £273,000 costs for failures in the Ramor case in 1987 (JDS, 1987, p. 19). Only seven accountants have been expelled from the English Institute by the JDS, and three of these came in the Barlow Clowes case in 1995 (one was a senior partner with Spicer and Pegler who had been chairman of an APC working party in the 1980s)
(Accountancy, 1995, p. 13).

Conclusions

The L&C affair raises a number of issues to do with the nature of fraud and the regulation of the financial services sector which still have relevance today.

With regard to fraud, the distinction was made between category (a) frauds involving financial manipulation, and category (b) frauds for personal gain. In fact, the L&C affair and other financial scandals in the 1970s seem to have precipitated action against category (a) fraud in a far more concerted fashion than previously (bearing in mind there had been the infamous Royal Mail case in the 1930s) (Green and Moss, 1982). The 1980 L&C court case was in effect the first prosecution for operating a share support scheme, to be followed of course by the Guinness case; while insider dealing was only made a criminal activity first in the 1980 Companies Act (Kirk and Woodcock, 1997, p. 275). Therefore: “prosecutors have ventured into territory once considered unsuitable for the criminal law and in so doing they have challenged the secretive and complex practices of the city” only relatively recently (Kirk, 2000, p. 17).

The question arises – was this a wise move? Certainly the L&C case highlighted the problems when the criminal law enters the city since the process was shown to be
imprecise and arbitrary. For example, at the L&C trial the judge directed that the defendants could not reasonably have been expected to have distinguished between the window dressing that “no one thought was dishonest” in 1973, and the “overwhelming” window dressing in which they had been involved (The Financial Times, 1980). In other words, a little window dressing was acceptable but larger amounts were criminal. Also, as we have noted, many of the L&C’s manipulations were common practice in the city in the 1970s and 1980s (Patient, 1998). For example, the fringe banks, J.H. Vavasseur and FNFC (where L&C’s liquidator was a director), also had share support schemes in operation in the early 1970s, but in neither case were allegations of fraud made (Reid, 1982, pp. 48-149). The obvious reason for this contrasting treatment is that the other banks survived (often indeed rescued by the Bank of England’s lifeboat) whereas L&C did not, which comes close to defining fraud by the success or failure of the financial manipulation concerned. Pepperell can count himself unlucky to have gone to prison out of the whole nest of vipers that was fringe banking in the early 1970s.

For these reasons some academics and commentators have argued for distinguishing between category (a) and (b) fraud and only criminalizing the latter (Spens, 1998; Clarke, 1986, p. 169; see also Kirk, 2000, p. 19). Giving an authority such as the FSA the task of disciplining category (a) fraud it is argued would reduce the number of the troublesome fraud trials, would be more effective, quicker, cheaper, less arbitrary, and more rogues would be prosecuted than the criminal justice system achieves at present (Levi, 1995, p. 192; Punch, 1996, p, 46; Company Law Review Steering Group, 2001, p. 8; Water and Hopper, 2001). However, the L&C case also suggests problems with this policy, since distinguishing there between (a) and (b) fraud would not have been easy. Also category (a) fraud is not victimless; in the case of L&C several pension funds for example lost out. It is argued therefore that the type of punishments suggested for regulatory breaches such as “withdrawal of a licence to trade or . . . civil actions for damages” (Clarke, 1986, p. 169) is not severe enough in comparison to the damage done to third parties.

To argue for the decriminalisation of category (a) fraud, however, would also argue strongly that the first line of defence against wrong doing, the audit, would need to be made more effective. In the L&C affair far from being the shareholders’ watchdog the auditors were to some extent the authors of the deceptions. One interesting point of note is that although academics have argued that auditors had by the 1970s long since abandoned their fraud detection role (Chandler et al., 1993), and the concept of the expectations gap was already well understood (Sikka et al., 1992), Harmood Banner did not seek a defence along those lines in the L&C affair. Instead they argued that much of the apparently fraudulent behaviour amounted to no more than attempts to stretch the limits of accepted city practice, and that they followed the advice of their lawyers (The Accountant, 1976). It has been argued here that the latter argument is invalid because the level of evidence required in the “true and fair” test is of a different order to establishing criminality, while the fact that share support schemes and window dressing had been allowed to become common practice was merely a condemnation of auditors generally in the historical long-term. As it was, the L&C and other fringe bank auditors failed to stop these financial abuses; had they done so, we could speculate, might have prevented the 1973 bank crisis.

The only reasonable explanation for the L&C audit firm’s behaviour was that they were under strong commercial pressure not to upset a valuable client and thereby lose the audit. The L&C affair is a clear example where public accountants put self-interest before the public interest which, Sikka et al. (1989, p. 48) reminded us, their royal charter commits them to. The L&C affair would also suggest that the importance of the commercial ethos in auditing is not as recent as Hanlon (1994, p. 107) for example has argued, and that the standard of auditing is unlikely to improve until the direct commercial relationship between auditor and client is broken in some way.

The L&C case also shows the DT inspection system to have performed well with regard to laying bare the fraud but badly with regard to its judgments on the audit. Although the treatment of the auditors in the DT report did create a sufficient public reaction leading to regulatory changes, it can be criticised for its limited scope, for lacking a wider perspective, and its conclusion, unjustified by its own evidence, that the problems were largely caused by deception of the auditors and failings of an individual rather than any systemic weakness in British auditing. It has been argued here that the inadequate performance of the DT inspectors was due to the fact that one half of the team was a prominent chartered accountant uncomfortable in criticising his fellow professionals and perhaps conscious of the legal and political implications of being too critical of the auditors, committed as he was to the preservation of the self-regulatory system.

Academics have tended to highlight the auditing industry’s “close and complex relationship with the institutions of the state” (Sikka, 2003, p. 202; Sikka et al., 1989, p. 53); both “retain an almost permanent presence in the ‘regulatory space’” (Sikka, 2002, p. 120). On the contrary, the L&C affair and its aftermath highlights how little the state and the accounting profession seemed to want to have to do with each other. It appeared as if the Labour government was about to take drastic action following the L&C report, but instead it gave the accountancy profession the opportunity of reforming itself. Why it did this is not apparent (and would make an interesting study once the papers are released under the 30 year rule), but governments have historically been reluctant to take on city regulation. As one leading Tory put it in 1990:

We have to be very careful with the city that we do not damage a national asset and one of the most important markets in the world (Punch, 1996, p. 177).

The calculation seems to be that increased regulation would damage the city’s competitiveness, out-weighing the competitive advantages of a “cleaner” market and a reduced risk of scandals that effective regulation might bring. Self-regulation is also cheap from the state’s point-of-view, and has the further advantage that when things go wrong the politicians and civil servants are one step removed from taking the blame (Sikka, 2002, p. 120).

On the profession’s part, the aftermath of the L&C and the other scandals of the 1970s reveal accountancy as committed to the preservation of self-regulation. Indeed, the resulting regulatory measures probably failed precisely because they were seen in the profession as primarily there to stave off the threat to self-regulation rather than as a determined effort to tackle the root causes of audit failure – the commercial pressures on auditors which compromised their independence. Patient, as chairman of the APC in 1986, set out these dangers:

Pressures of commercialism may impact upon professionalism so that there must be sufficient safeguards to ensure . . . a proper balance (Patient, 1986, p. 63).

But in the 1980s the commercial pressures on the auditors if anything intensified, and in the words of Sir David Tweedie, then chairman of the Accounting Standards Board:

The 1980s were an absolute disaster . . . I saw some weird things that made you ashamed. I think the auditors of the 1980s lost it . . . (Tweedie, 1998).

The audit failures at Ferranti, British and Commonwealth, Polly Peck, BCCI, Barlow Clowes, Maxwell, and Barings, were all proof that the self-regulatory reforms the accounting profession put in place in the wake of the L&C affair failed. An accountant contemplating confusing his client’s money with his own would probably not have been dissuaded by the possibility of being fined £750 by the JDS; while the treatment of Price Waterhouse clearly did not galvanise its efforts at BCCI. On the other hand, an individual auditor contemplating taking a stand on a matter of principle might well have been influenced by the fate of the last chartered accountant to have done so.